Berita Regional

Pimpinan Parpol Setuju Semua Anggota DPRD Kota Malang yang Ditahan KPK Diganti Pekan Depan

Semua pimpinan partai politik di Kota Malang mengupayakan untuk melakukan pergantian antarwaktu ( PAW) semua anggota DPRD Kota Malang

Pimpinan Parpol Setuju Semua Anggota DPRD Kota Malang yang Ditahan KPK Diganti Pekan Depan
KOMPAS.com/ANDI HARTIK
Plt Wali Kota Malang, Sutiaji bersama pimpinan partai politik di Kota Malang usai menjalani pertemuan di Balai Kota Malang, Rabu (5/9/2018) malam. 

POS-KUPANG.COM | MALANG - Semua pimpinan partai politik di Kota Malang mengupayakan untuk melakukan pergantian antarwaktu ( PAW) dengan cepat untuk semua anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap KPK. Sehingga, DPRD Kota Malang tidak lumpuh.

Untuk itu, seluruh pimpinan partai politik di Kota Malang berkumpul di Balai Kota Malang, Rabu (5/9/2018) malam. Mereka membahas PAW terhadap anggota DPRD Kota Malang yang terjerat suap APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Hasilnya, seluruh pimpinan partai politik setuju untuk melakukan PAW, dan semua anggota dewan hasil PAW bisa dilantik pada Senin (10/9/2018) pekan depan.

Baca: KPK Nilai Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Mimika Sangat Rendah

Seperti diketahui, sebelumnya sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena diduga menerima suap pembahasan APBD-P Kota Malang senilai Rp 700 juta, gratifikasi dalam APBD tahun anggaran 2015 senilai Rp 5,8 miliar dan korupsi pengadaan lahan TPA Supit Urang senilai Rp 300 juta.

Satu orang yakni Moch Arief Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sudah menjadi terpidana.

Sedangkan 18 orang masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dan 22 orang baru ditetapkan sebagai tersangka.

Alhasil, tersisa empat orang yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kondisi itu membuat lembaga legislatif itu kehilangan fungsi legislasinya.

Selanjutnya sudah ada satu orang dari 41 anggota dewan itu yang sudah di-PAW, yakni Yaqud Ananda Gudban dari partai Hanura.

Ia resmi digantikan oleh Nirma Cris Desinidya pada 16 Juni 2018 lalu. Dengan begitu, masih sisa 40 anggota DPRD lain yang harus dilakukan PAW.

Status hukum Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika memastikan proses PAW terhadap sembilan anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang ditahan KPK sudah berjalan meskipun belum ada keputusan inkrah terkait status hukum anggota DPRD KOta Malang yang ditangkap KPK.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help