Berita Nasional

Kapolda NTT Larang Kegiatan Politik Tagar 2019 Ganti Presiden, Begini Tanggapan TPDI 

Kapolda NTT Larang Kegiatan Tagar 2019 Ganti Presiden, Begini Tanggapan TPDI 

Kapolda NTT Larang Kegiatan Politik Tagar 2019 Ganti Presiden, Begini Tanggapan TPDI 
ISTIMEWA
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus 

Dengan demikian gerakan Mardani Ali Sera dkk. sudah dapat dikategorikan mengarah kepada tindakan makar sebagai kejahatan untuk meniadakan kemampuan Presiden Jokowi melanjutkan sisia masa jabatan pada periode 5 tahun pertama dan haknya untuk ikut kembali sebagai Capres 2019 guna melanjutkan pada periode 5 tahun berikutnya jika seluruh rakyat Indonesia termasuk warga NTT mendudukungnya.

Sikap tegas Kapolda NTT, memiliki landasan hukum dan moral yang sangat kuat untuk bertindak, karena konstitusi memberikan jaminan terhadap netralitas dan imparsial Polri di tengah masyarakat, sebagaimana jaminan itu telah dinyatakan dalam UU Kepolisian dan UU Pemilu.

Oleh karena itu gerakan masyarakat di berbagai tempat termasuk warga masyarakat NTT yang menolak aktivitas Mardani Ali Sera dkk. atau siapapun dengan hastag #2019 Ganti Presiden, sudah direspons aecara positif oleh Kapolri dan Kapolda NTT dengan sikap melarang deklarasi atau apapun yang sejenis dengan gerakan hastag #2019 Ganti Peesiden#.

Ini sekaligus pertanda bahwa kesadaran masyarakat NTT dalam bernegara, berpancasila, berkonstitusi sudah sangat tinggi demi menjaga prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dari upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba memecah belah bangsa ini dengan berbagai cara, termasuk melalui hastag #2019 Ganti Presiden. 

Baca: 13 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Sedang Hamil Anak Laki-laki, Simak Yuk!

Baca: Foto Mesra Sophia Latjuba Dengan Suami Orang Diunggah di Instagram. Singgung Soal Putus dari Ariel

Baca: Orang Dengan Gangguan Jiwa di Ende Belum Tertangani Maksimal

Penggunaan nomenklatur dengan hastag #2019 Ganti Presiden#, sesungguhnya adalah tindakan yang mencoba menyamarkan dan mengecoh publik seolah-olah Ganti Presiden itu identik dengan memilih Presiden dalam Pemilu 2019.

Padahal antara memilih Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan Ganti Presiden 2019, karena Ganti Presiden diatur dalam pasal 8 UUD 1945, tentang Presiden digantikan (Ganti Presiden), karena mangkat, berhenti,

diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan keawjibannya dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 

Gerakan dengan hastag #2019 Ganti Presiden# adalah gerakan yang disamarkan dan memiliki motif lain di luar motif konstitusi, karena seandainya yang dimaksud Ganti Presiden itu adalah ganti Presiden Jokowi,

maka hal itu sepenuhnya menjadi usuran dan wewenang MPR karena hanya MPR-lah diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memproses pergantian Presiden jika pada tahun 2019 ini Presiden Jokowi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Ada tiga alasan utama, mengapa publik memberi menolak hastag #2019 Ganti Presiden#;

Halaman
123
Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved