Berita Kabupaten Nagekeo

Ini Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum

kriteria pembentukannya sebagaimana diatur melalui Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2017

Ini Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Suasana kegiatan Kadarkum di Aula Lantai II Kantor Bupati Nagekeo, beberapa waktu lalu 

Tentunya terdapat beberapa kriteria penilaian agar dapat menjadi sekolah sadar hukum di antaranya; siswa yang bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang, disiplin dan patuh pada peraturan sekolah, tidak suka tawuran, ketaatan terhadap peraturan lalu lintas dan tingginya kesadaran terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan.

Bupati Elias juga menyampaikan penghargaan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan hari itu, yang menyadarkan kami untuk kembali menggiatkan aktivitas pembinaan kepada desa/kelurahan dan sekolah untuk menjadi desa/kelurahan atau sekolah sadar hukum.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT yang telah membina, membimbing dan memberi motivasi bagi Kami sehingga dapat memperoleh penghargaan Kabupaten dengan kategori Cukup Peduli HAM Tahun 2016 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil karena telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membangun kerja sama dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Jalinan kerja sama ini setidaknya telah menghasilkan 6 Buah Perda dan akan terus dilanjutkan dengan pembentukan Raperda-Raperda berikutnya.

Menurut Bupati Elias, era keterbukaan informasi dan kebebasan pers yang terjadi saat ini,telah membuka mata masyarakat tentang betapa banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi di bidang penyadaran dan penegakan hukum di negara ini.

Setiap hari selalu ada saja media yang memberitakan tentang berbagai kejadian pelanggaran hukum seperti kasus kekerasan, tawuran, pelajar,narkoba, bentrokan antar warga di beberapa daerah, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, perjudian, korupsi dan lain-lain.

Dengan semakin tingginya intensitas pemberitaan terkait berbagai isu yang terjadi di Negara kita saat ini masyarakat jadi semakin kritis dan peka dalam menilai masalah-masalah hukum.

Namun, tidak bisa dipungkiri, kepekaan dan daya kritis yang tinggi terhadap permasalahan hukum ini juga terkadang tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang teori serta aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Utuk itulah Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi/materi hukum, struktur/kelembagaan hukum dan kultur/budaya hukum melalui berbagai upaya.

Halaman
123
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help