Opini Pos Kupang

Faktor Kunci Keberhasilan Gubernur Terpilih

Setiap pemimpin terpilih tentu mempunyai ambisi dan cita-cita untuk membuat yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya.

Faktor Kunci Keberhasilan Gubernur Terpilih
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (kiri) bersama Wakil Gubernur Josef Nae Soi (kanan) melakukan salam komando seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). 

Oleh: Frans X. Skera
Warga Kota Kupang

POS-KUPANG.COM -- Peran vital pemimpin pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dan memajukan negara atau daerah sudah terbukti sepanjang zaman.

Mereka yang berhasil pada umumnya memiliki `nilai-nilai lebih', dicintai dan dihormati karena prestasi dan keteladanannya serta mewariskan ide-ide inovatif dan kerja monumental. NTT baru saja mendapatkan pemimpin (2018-2023) yang terpilih secara demokratis.

Setiap pemimpin terpilih tentu mempunyai ambisi dan cita-cita untuk membuat yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Melalui upaya perubahan (change) dan pertumbuhan (growth) yang terencana, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, diharapkan cita-citanya bisa terwujud.

Namun, untuk meraih sukses dalam penyelenggaran pemerintah, tidak semudah dibayangkan. Kompleksnya urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, kondisi sosial budaya, perkembangan informasi, teknologi, letak geografis, iklim serta lingkungan hidup di mana pemerintahan berlangsung sangat mempengaruhi upaya-upaya untuk mewujudkan kesuksesan.

NTT dan rakyatnya yang selama ini dikenal akrab dengan kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan, tentu merupakan tantangan yang jauh lebih besar dan berat.

Belum lagi warisan masalah seperti antara lain, keterlibatan sementara ASN dalam politik praktis yang menyebabkan pembusukan birokrasi (bureaucratic decay) dan `salah urus' yang mengakibatkan banyak anggaran tidak digunakan secara efisien dan efektif.

Melihat kondisi nyata NTT ini, diharapkan gubernur terpilih memiliki nilai lebih sehingga mampu berbuat lebih baik, lebih benar dan lebih bermutu. Berikut beberapa faktor penentu keberhasilan yang erat kaitannya dengan nilai tambah seorang pemimpin.

I. Kejujuran. Kejujuran adalah sumber kepercayaan (trust), kesetiaan (loyalty) dan keteladanan (model). Tanpa kepercayaan, kesetiaan dan keteladanan bagi bawahan dan rakyat, sehebat apapun pemimpinnya, sulit meraih capaian besar.

Dewasa ini kejujuran merupakan barang langka. Memang sulit mencari orang-orang jujur, tetapi bukan berarti tidak ada. Hanya pemimpin jujur yang mampu membuat NTT berubah dan bertumbuh secara signifikan karena tulus membuat kebijakan, jujur mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

Kejujuran itu satunya kata dan perbuatan, wujud nyatanya memenuhi janji-janji kampanye. Pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel serta pengaturan ASN yang taat asas hanya bisa dilakukan pemimpin yang tidak curang dan tidak mementingkan diri, keluarga dan golongan sendiri.

Singkatnya di tangan pemimpin yang jujur, hukum pasti ditegakkan tanpa pandang bulu. Sama kita ketahui bahwa negara seperti Skandinavia dan Selandia Baru maju dan sejahtera karena dipimpin tokoh berintegritas tinggi

II. Taat asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (The Principles of good Governance). Ada lima asas yaitu, pertama taat pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, seorang pemimpin yang jujur pasti berpegang teguh pada prinsip taat aturan dan norma yang berlaku. Fenomena keterlibatan "Tim sukses" dalam mengurus pemerintahan seperti yang terjadi akhir-akhir ini misalnya, pasti akan dihindari pemimpin yang taat asas.

Kedua, taat asas kepentingan umum (Pro Bono Publico). Pemimpin jujur dan taat asas pasti menggerakkan, mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya untuk bekerja sesuai tujuan dalam UU tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan umum akan merupakan teladan baik bagi bawahannya karena pemimpin menunjukkan kesetiaannya pada rakyat dan daerah. Ketiga, taat asas efisiensi dan efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik diharapkan berdaya guna dan memberikan hasil baik.

Sehubungan dengan itu patut diperhatikan agar tidak terjadi pemborosan uang, tenaga, waktu. Kalau mau jujur harus diakui `penghematan' kurang diperhatikan dalam penggunaan dana dan barang.

Teknologi komunikasi sudah maju tetapi biaya perjalanan dinas masih tetap tinggi adalah salah satu contohnya. Rakyat yang masih miskin dan daerah yang terbelakang, mestinya menumbuhkan `sense of crisis' dan solidaritas yang mengarah ke penghematan dan kesederhanaan di kalangan penyelenggara negara.

Keempat, taat asas kehati-hatian dan keadilan untuk semua kepentingan. Sehebat-hebatnya seorang pemimpin dia tetap manusia yang punya kelemahan. Ada banyak godaan dan tekanan yang bisa menjerumuskan sang pemimpin. Kepentingan pribadi, keluarga, kebutuhan partai pengusung, tim sukses dan pengusaha yang membiaya ongkos politik bisa menekan dan menggiring pemimpin untuk menyalahgunakan wewenang dan salah urus.

Kelima, tidak menyalahgunakan wewenang (Abuse of power). Keenam,
kekuasaan di tangan adalah sarana untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk memperkaya diri, keluarga dan golongan . Pemimpin yang jujur dan taat asas pasti tidak akan mengejar konsekuensi logisi dari kekuasaan seperti kenikmatan, kehormatan, kesenangan pribadi, tetapi justru bekerja keras dan cerdas untuk kebaikan bersama (bonum commune).

III. Cermat dan tepat memetakan masalah prioritas rakyat dan daerah. NTT sudah terlanjur terpuruk sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Pendapatan per kapita hanya Rp 343.396 per bulan menurut survei sosial ekonomi Maret 2017.

Pendapatan rakyat tersebut tidak sampai $ 2 US per hari, berarti masih di bawah garis kemiskinan. Karena itu, gubernur perlu secara tepat memetakan masalah pokok yang membuat rakyat menderita dan daerah terbelakang.

Menurut penulis, penyebab utama kemiskinan karena `miskin perhatian pemerintah pada sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan) selama 25 tahun terakhir. Padahal kenyataan membuktikan bahwa di masa lalu banyak anak bisa bersekolah, banyak pengusaha bisa berkembang karena hasil pertanian.

Saat ini yang paling banyak menderita kemiskinan adalah para petani subsisten di desa-desa. Karena itu beralasan kalau perhatian utama diarahkan ke sektor pertanian dan para petani.

IV. Memerintah dan memilih (to govern is to choose). Waktu lima tahun nampaknya lama, tetapi sebenarnya singkat kalau mau sibuk berbuat baik, benar, banyak dan bermutu untuk rakyat. Karena itu pemerintah perlu realistis dalam menentapkan program-program kerja.

Ambisi dan semangat melaksanakan semua program yang dikampanyekan jangan sampai kurang berhasil karena hambatan waktu dan sumber daya tersedia. Nigel Lawson mengatakan "To govern is to choose, to appear to be unable to choose is to appear to be unable to govern". Memerintah itu memilih prioritas, ketidakmampuan memilih berarti tidak mampu memerintah.

Pilih, laksanakan dan awasi hal-hal yang sangat berkaitan dengan pengurangan kemiskinan misalnya. Catat, hitung dan ukur semua yang dilaksanakan karena sesuai prinsip standardiezed development (pembangunan terukur) atau evidence based development (pembangunan berdasarkan bukti), penting dan berguna untuk bahan evaluasi. Pemimpin dan rakyat bisa tahu keberhasilan dan kegagalan pembangunan.

Mengakhiri tulisan ini ada dua catatan penting yang patut diperhatikan. Pertama, jangan terantuk pada batu yang sama. Kajian cerdas dan cermat perlu dilakukan terhadap berbagai hal yang telah dilaksanakan gubernur terdahulu; tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi mengetahui keberhasilan dan kegagalannya.

Misalnya, apakah dana puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dari APBD provinsi untuk program Anggur Merah sukses atau gagal. Demi kontinuitas, hal-hal yang baik perlu diteruskan, yang kurang baik dikoreksi. Ingat, awal yang baik adalah setengah sukses.

Kedua, gubernur adalah wakil pemerintah di daerah dengan kewenangan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota. Tiga kata ini (koordinasi, pengawasan, pembinaan) mudah diucapkan tetapi pelik dalam pelaksanaannya.

Gubernur diharapkan berfungsi sebagai manajer efektif yang sukses melalui bekerja sama dengan para bupati/walikota se-NTT. Sadar bahwa para bupati/walikota yang memiliki rakyat dan wilayah, maka mestinya hal ini menjadi pendorong untuk secara cerdas mengerahkan sumber daya tersedia guna menunjang bupati/walikota dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kerja sama yang baik dengan para bupati/walikota dibutuhkan demi keberhasilan. Akhirnya, pemimpin yang jujur dan taat asas biasanya rendah hati, mau terus belajar untuk tumbuh dan berkembang serta bersedia menerima kritik demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved