Berita Kota Kupang

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa di Belu Jalani Sidang Perdana

Sebanyak empat orang terdakwa kasus korupsi dana desa di Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu menjalani sidang perdana

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa di Belu Jalani Sidang Perdana
POS KUPANG/THOMMY MBENU
Salah seorang terdakwa Silvester James Manek saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (4/9/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Sebanyak empat orang terdakwa kasus korupsi dana desa di Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kupang, Selasa (4/5/2018).

Keempat terdakwa tersebut yakni Robertus Ulu selaku Kepala Desa Baudaok, Matheus Halek selaku Bendahara Desa Baudaok, Agusto Sanches sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Baudaok, dan Silvester James Manek selaku Direktur CV Berkat Karya.

Keempat terdakwa tersbut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu tahun anggaran 2015 hingga 2017 sebesar Rp. 3.713.788.063.

Jaksa Benfrid Foeh, S.H saat membantu membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belu membacakan dakwaan secara terpisah sebanyak tiga kali untuk terdakwa Silvester James Manek, terdakwa Agusto Sanches, dan dua terdakwa lainnya Robertus Ulu dan Matheus Halek.

Jaksa Benfrid mengatakan, perbuatan keempat terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa Agusto Sanches sebesar Rp.10.000,000, terdakwa Robertus Ulu sebesar Rp.815.233.136 terdakwa Matheus Halek sebesar Rp.98.949.582 dan dan Silvester James Manek Sebesar Rp.96.000.000.

Hal itu, jelas Benfrid, yang mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp 1.020.182.718 sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Penyimpangan Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017.

Benfrid menegaskan, perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18  UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perbuatan Terdakwa, tegas Benfrid, juga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(*)


Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help