Opini Pos Kupang

Bumdes Pariwisata: Dari Flotim untuk Indonesia

Kita bisa belajar dari kesuksesan penggunaan dana desa di Kecamatan Panggungharjo DI Yogyakarta dan Kelurahan Ponggok

Bumdes Pariwisata: Dari Flotim untuk Indonesia
Ilustrasi 

Oleh Prof. Dr. Intiyas Utami
Guru Besar UKSW, Pegiat Bumdes dan Pariwisata NTT

POS-KUPANG.COM- Geliat dana desa seharusnya menjadi era kebangkitan desa melawan kemiskinan di daerah masing-masing. Penggunaan dana desa yang seyogyanya untuk masyarakat, ternyata masih banyak disalahgunakan oleh aparat desa.

Mandulnya penggunaan dana desa juga disebabkan ketidaktahuan warga dan pengurus desa dalam memilih program yang tepat. Dana desa cenderung difokuskan pada pembangunan fisik, sementara upaya menggulirkan dana desa dalam bentuk pelipatgandaan dana desa secara profesional belum sepenuhnya optimal.

Kita bisa belajar dari kesuksesan penggunaan dana desa di Kecamatan Panggungharjo DI Yogyakarta dan Kelurahan Ponggok Kabupaten Klaten. Mereka bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan setelah mengusung Desa Wisata yang dikelola Bumdes pariwisata secara kreatif.

Keberanian keluar dari zona nyaman tersebut didukung masyarakat desa yang "gotong-royong" menjalankan program aparat desa. UU Desa No 6 tahun 2014 memberi amanat kepada pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan desa mulai dari pembentukan, penggabungan, perubahan status penyesuaian kebutuhan tentang desa maupun desa adat.

Selain itu, desa juga mendapat alokasi dana desa dan memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan mempertanggungjelaskan (baca: accountability) kepada para pemangku kepentingan di desa, termasuk kepada pemerintah.

Apakah dana desa bisa dipakai untuk pengembangan wisata? Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah setuju dana desa digunakan untuk kegiatan pariwisata (Gatra.com, 31 Juli 2018).

Penggunaan dana desa untuk pariwisata diperkenankan mulai September 2018 hingga tahun depan. Jumlah dana desa meningkat sesuai kebijakan pemerintah menaikkan anggaran Rp73 triliun tahun depan.

Syarat lain gunakan dana desa untuk wisata adalah harus melalui badan usaha milik desa (Bumdes). Dana desa dapat digunakan untuk membangun obyek wisata baru, melengkapi sarana prasana, dan menambah atraksi wisata.

Pernyataan tersebut senada dengan Menteri KUKM (dalam Pikiran Rakyat 12 Mei 2017) bahwa Program One Village, One Product (OVOP), koperasi di desa aktif dan kreatif ikut dalam pembentukan dan pengembangan Bumdes yang akan turut mengembangkan program homestay dan desa wisata.

Menteri Arif Yahya juga menegaskan, pemanfaatan dana desa dari Kemendes dan PDTT untuk pengembangan desa wisata. Jika 10% dari total dana desa dialokasikan untuk pariwisata, maka hal ini akan membantu. Artinya tiga kementerian bersinergi untuk pengembangan desa wisata demi meningkatkan kesejahteraaan masyarakat desa.

Kementerian Pariwisata menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Target tersebut dapat dicapai dengan strategi pengembangan wisata "3A" yaitu Atraksi, Akses dan Amenitas. Sebagai tambahan perlu adanya "Accomodation dan Awareness", sehingga menjadi "5A".

Atraksi adalah berbagai daya tarik wisata baik wisata alam, budaya maupun buatan. Akses merupakan dukungan infrastruktur berupa jalan, jembatan, kapal, perahu, kendaraan roda dua atau roda empat atau moda transportasi lainnya. Amenitas adalah pendukung wisata berupa sanitasi, souvenir, restoran, warung makan dan pondok berteduh wisatawan.

Accomodation meliputi home stay, hotel maupun penginapan. Sedangkan awareness adalah kesadaran masyarakat akan keberadaan objek wisata, sikap keramahan dan kepedulian akan lingkungan di tempat wisata.

Dengan mengacu pada target Kementerian Pariwisata pada tahun 2019, maka 60% difokuskan pada wisata budaya dan 35% pada wisata alam, sementara sisanya 5% wisata buatan.

Data Kemendes 2016 menyatakan dari 74.754 desa, terdapat 1.902 berpotensi sebagai desa wisata, 7.505 desa mempunyai restoran/rumah makan, dan 18.000 memiliki Bumdes. Data Kemenpar terdapat 4,2 juta wisman berkontribusi pada 1,9 juta wisata perdesaan dan 2,3 juta ke wisata perkotaan.

Dari data tersebut, NTT memegang peranan penting karena memiliki 458 destinasi wisata. Dominasi wisata alam dan wisata budaya. Namun hal yang menarik adalah wisata unik di Larantuka yaitu wisata rohani Semana Santa. Selain wisata rohani, Larantuka,sebagai pintu gerbang Flores Timur (Flotim) memiliki potensi kekayaaan alam dan budaya serta adat istiadat yang elok untuk diekspos.

Bagaimana cara mengubah potensi menjadi peluang? Berkaca dengan keunggulan wisata rohani di Larantuka perlu ada suatu strategi untuk membuat turis tidak hanya datang melakukan satu aktivitas wisata rohani. Turis perlu dikenalkan pada wisata alam dan budaya yang menjadi tradisi di Larantuka yang dikemas dalam Desa Wisata.

Tren turis adalah mencari venue yang bisa digunakan untuk berswafoto (selfie) maupun foto berkelompok (we-fie). Desa wisata yang bisa dikembangkan adalah Desa Lewoklouk, Kecamatan Demon Pagong yang memiliki mata air Bama.

Dengan dukungan Dinas Pariwisata Kabupaten Flotim bisa menata taman di sekitar mata air, menyiapkan jajanan tradisional di sekitar objek wisata, menata parkir dan mulai membuka paket wisata yang dikombinasi dengan budaya lokal, misalnya tarian setempat. Pembentukan kelompok sadar wisata menjadi cikal bakal pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebagai aspek kelembagaan yang menaungi aktivitas desa wisata, maka gagasan Bumdes Wisata merupakan suatu kebutuhan. Tahapan yang harus dilaksanakan warga desa meliputi: Pertama, melakukan rembug desa antara perangkat desa dan warga desa.

Bumdes adalah badan usaha milik desa, bukan milik kepala desa maupun perangkat desa sehingga perlu persetujuan warga desa sebelum didirikan secara formal.

Pemerintah desa, didampingin Badan Pengawas Desa (BPD), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dengan pendamping desa di kecamatan, pendamping teknis di kebupaten dan atau pendamping ketiga dari pihak akademisi maupun LSM.

Kedua, membentuk Tim Bumdes yang terdiri perangkat desa, BPD, PKK, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Ketiga, mengelola anggaran desa sebagai penyertaan modal awal Bumdes. Jumlah dana sesuai Perdes yang ada. Tanah dan bangunan dapat dibeli oleh Pemdes diserahkan kepada Bumdes.

Keempat, mengidentifikasi potensi wisata di desa; Kelima, menyusun AD/ART yang meliputi nama Bumdes Wisata, tujuan, ruang lingkup, pembagian hasil usaha. Keenam, Raperdes untuk pembentukan Bumdes. Puncaknya adalah pelaksanaan Musdes sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bumdes. Musdes diawali pra musdes yang menggodok rancangan Bumdes untuk diajukan kepada BPD sebagai bahan Musdes. Dengan dibentuknya Bumdes, rapatkan barisan dan jalankan rencana aksi yang konkret.

Apa tantangan yang dihadapi dalam mendesain Bumdes Wisata? Bumdes adalah entitas bisnis sehingga akan ada perputaran uang dalam pengelolaannya. Tuntutan pilar tata kelola yang baik perlu diperhatikan yaitu bagaimana merancang Bumdes yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil.

Pengurus yang dipilih harus kredibel dan memenuhi syarat sebagai pemimpin sebagaimana diatur dalam AD/ART Bumdes. Ada potensi muncul conflict of interest ketika pengelolaan Bumdes tidak adil. Demikian juga aspek politisasi dan komersialisasi bisa berbuah pada ketidakadilan dan perpecahan.

Bumdes yang sukses perlu rantai nilai yang saling terkait yaitu Sinergi ABCGFM (Akademisi-Bisnis-Community-Government-Financial Institution-Media). Dengan konsep Interdependence-co-arising (saling terkait satu dengan yang lain) antara mata rantai tersebut, maka Bumdes dapat kontinu kehidupannya.

Bumdes memerlukan mata rantai agar mampu menyelesaikan permasalahan organisasional. Akademisi bisa memberi kajian teori dan pendampingan dalam hal pencatatan, keuangan, perencanaan maupun pengelolaan. Bisnis atau pelaku bisnis dapat memberikan dukungan dalam hal pengembangan usaha Bumdes karena sudah memiliki pengalaman dalam mengelola usahanya.

Kerja sama dengan pelaku bisnis akan menjadi kekuatan yang saling menguntungkan. Komunitas dan LSM menjadi mitra mencari solusi permasalahan Bumdes.

Pemerintah pusat dan daerah memberi iklim positif dalam berbagai kebijakan yang memicu Bumdes aktif. Lembaga keuangan baik bank maupun nonbank memberikan jalan keluar ketika aspek permodalan alami masalah.

Mata rantai yang menjadi penghubung Bumdes dengan berbagai pihak adalah media, baik cetak maupun daring. Berbagai aktivitas Bumdes dapat dikenal cepat ketika mampu memanfaatkan teknologi digital secara cerdas. Mari satukan hati, percepat langkah merumuskan Bumdes Wisata. Dari Larantuka mari bermula, maka sejahteralah NTT dan berdentang ke Indonesia tercinta.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved