Opini Pos Kupang

Bumdes Pariwisata: Dari Flotim untuk Indonesia

Kita bisa belajar dari kesuksesan penggunaan dana desa di Kecamatan Panggungharjo DI Yogyakarta dan Kelurahan Ponggok

Bumdes Pariwisata: Dari Flotim untuk Indonesia
Ilustrasi 

Sebagai aspek kelembagaan yang menaungi aktivitas desa wisata, maka gagasan Bumdes Wisata merupakan suatu kebutuhan. Tahapan yang harus dilaksanakan warga desa meliputi: Pertama, melakukan rembug desa antara perangkat desa dan warga desa.

Bumdes adalah badan usaha milik desa, bukan milik kepala desa maupun perangkat desa sehingga perlu persetujuan warga desa sebelum didirikan secara formal.

Pemerintah desa, didampingin Badan Pengawas Desa (BPD), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dengan pendamping desa di kecamatan, pendamping teknis di kebupaten dan atau pendamping ketiga dari pihak akademisi maupun LSM.

Kedua, membentuk Tim Bumdes yang terdiri perangkat desa, BPD, PKK, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Ketiga, mengelola anggaran desa sebagai penyertaan modal awal Bumdes. Jumlah dana sesuai Perdes yang ada. Tanah dan bangunan dapat dibeli oleh Pemdes diserahkan kepada Bumdes.

Keempat, mengidentifikasi potensi wisata di desa; Kelima, menyusun AD/ART yang meliputi nama Bumdes Wisata, tujuan, ruang lingkup, pembagian hasil usaha. Keenam, Raperdes untuk pembentukan Bumdes. Puncaknya adalah pelaksanaan Musdes sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bumdes. Musdes diawali pra musdes yang menggodok rancangan Bumdes untuk diajukan kepada BPD sebagai bahan Musdes. Dengan dibentuknya Bumdes, rapatkan barisan dan jalankan rencana aksi yang konkret.

Apa tantangan yang dihadapi dalam mendesain Bumdes Wisata? Bumdes adalah entitas bisnis sehingga akan ada perputaran uang dalam pengelolaannya. Tuntutan pilar tata kelola yang baik perlu diperhatikan yaitu bagaimana merancang Bumdes yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil.

Pengurus yang dipilih harus kredibel dan memenuhi syarat sebagai pemimpin sebagaimana diatur dalam AD/ART Bumdes. Ada potensi muncul conflict of interest ketika pengelolaan Bumdes tidak adil. Demikian juga aspek politisasi dan komersialisasi bisa berbuah pada ketidakadilan dan perpecahan.

Bumdes yang sukses perlu rantai nilai yang saling terkait yaitu Sinergi ABCGFM (Akademisi-Bisnis-Community-Government-Financial Institution-Media). Dengan konsep Interdependence-co-arising (saling terkait satu dengan yang lain) antara mata rantai tersebut, maka Bumdes dapat kontinu kehidupannya.

Bumdes memerlukan mata rantai agar mampu menyelesaikan permasalahan organisasional. Akademisi bisa memberi kajian teori dan pendampingan dalam hal pencatatan, keuangan, perencanaan maupun pengelolaan. Bisnis atau pelaku bisnis dapat memberikan dukungan dalam hal pengembangan usaha Bumdes karena sudah memiliki pengalaman dalam mengelola usahanya.

Kerja sama dengan pelaku bisnis akan menjadi kekuatan yang saling menguntungkan. Komunitas dan LSM menjadi mitra mencari solusi permasalahan Bumdes.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved