Opini Pos Kupang

Beginilah Aneka Krisis Koalisi Pilpres Tahun 2019

Sementara koalisi Gerindra, awalnya dililit masalah karena friksi kepentingan calon wakil dan ongkos. Untuk urusan

Beginilah Aneka Krisis Koalisi Pilpres Tahun 2019
ilustrasi

Oleh Pius Rengka
Warga Kota Kupang

POS-KUPANG.COM - Koalisasi PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, Hanura, PPP, PSI, Perindo, PKPI telah membukukan Jokowi (PDIP) sebagai Capres 2019. Calon wakil Jokowi telah mempertimbangkan moderasi Islam garis keras dan Islam moderat. Kiai Haji Ma'ruf Amin pun dipilih. Ia sepuh, tetapi manfaat politiknya fungsional.

Sementara koalisi Gerindra, awalnya dililit masalah karena friksi kepentingan calon wakil dan ongkos. Untuk urusan itu, tampaknya PKS dan PAN "melunak" menyusul gosip mahar Rp 500 miliar untuk masing-masing.

Prabowo memilih Sandiaga Uno menjadi wakilnya menyusul jebakan logistik di sekitarnya. Demokrat terpinggirkan. AHY hanya tim sukses. Posisi Demokrat dilematis, ambivalen, bahkan multivalen. Masuk koalisi tak menggenapi, tak ikut koalisi pun tak mengurangi. Akhirnya Demokrat memilih bergabung ke Gerindra, meski terkesan kurang akrab.

Sejak awal, koalisi partai-partai ini menyimpan soal. Politik (Rijker, 1962; Coleman, 1966; Downs, 1967) dilihat sebagai agregasi kepentingan individu ke dalam tingkahlaku kolektif berdasarkan prosedur bargaining rasional, negosiasi dan pertukaran kepentingan.

Konsiderasi pilihan, dibangun di atas dua isu, yaitu pertukaran sukarela antaraktor berkepentingan dan kalkulasi keuntungan anggota koalisi. Koalisi memanen tiga benefit.

Pertama, arah politik pembangunan diatur tim koalisi presiden pemenang kompetisi elektoral. Hal ini diimplementasi ke dalam distribusi kursi di kabinet nantinya.

Kedua, sikap politik partai tidak berubah meski presiden terpilih mbalelo karena situasi kontekstual. Artinya, presiden tidak wajib konsisten dengan kesepakatan koalisi karena partai koalisi pun tidak akan sanggup mendelegitimasi presiden terpilih hanya atas alasan koalisi.

Ketiga, mempertimbangkan prioritas kepentingan dan nilai yang diperjuangkannya. Ini tampak ideal, tetapi menuntut hadirnya negarawan, padahal politisi negarawan sudah punah. Yang tersisa, politisi pragmatis praktis yang berlindung di balik baju partai politik. Gejalanya, banyak orang bukan anggota partai dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Partai justru meninggalkan kadernya sendiri. Alasannya karena isi tas, bukan kapasitas dan integritas. Partai memangsai kadernya sendiri. Akibatnya, Jokowi dan Prabowo berada di bawah tiga tekanan. Tekanan keharusan melayani kepentingan politik partai-partai koalisi, tekanan partai The center of gravity dan tekanan konsesi biaya politik elektoral.

Pragmatis

Orientasi pragmatis koalisi yaitu menang Pemilu legislatif dan presiden 2019. Dipercaya kemenangan meringankan distribusi kepentingan. Pandangan ini keliru, karena koalisi terbimbing ideologi dan kepentingan individu para elit.

Ideologi (James G. March, J.Olsen, 1995) masing-masing partai politik yang berkoalisi berbeda. Partai politik middle left (tengah kiri) biasanya sulit bergabung dengan partai middle right (tengah kanan). Maka, koalisi Pilpres sama sekali tidak memperhitungkan jarak ideologi di antara mereka. Satu-satu alasan berkoalisi hanyalah konsesi posisi kabinet ditambah biaya koalisi karena Pilpres dan Pileg berlangsung pada waktu yang sama.

Tampaknya, penggabungan ini lebih tepat disebut aliansi karena penentunya adalah partai yang menjadi The center of gravity. Dalam konteks Jokowi, PDIP sebagai The center of gravity. Prabowo, Gerindra menjadi The center of gravity. Partai lain hanya sebagai supporting. PDIP dan Gerindra diuntungkan karena posisi The center of gravity itu.

Keuntungan itu terkonfirmasi melalui hasil sejumlah survei. PDIP dan Gerindra cenderung unggul dalam persentase elektabilitasnya. Partai-partai lain cukup jika luput jebakan parliament threshold. Bagaimana nasib partai yang membayangkan insentif politik Pilpres dalam konteks elektoral Pileg?

Konsesi politik Pilpres mewujud dalam dokumen janji distribusi jabatan strategis di kabinet. Tetapi nilai guna untuk kepentingan Pileg sama sekali tak banyak. Partai justru berkompetisi dengan spirit exit. Yaitu upaya saling meniadakan yang lain.

Saya lihat, split voters menjadi bahaya yang paling mungkin muncul dari situasi ini. Anggota partai tidak setia pada pilihan kelompok oligarkhi. Rakyat merasa tidak harus bertanggung jawab atas pilihan elite. Bagi para pemilih, elite partai telah membela ideologi partai The center of gravity. Diduga gelembung split voters nantinya kian membesar.

Gejala ini tampak pada sikap politik Partai Demokrat Jawa Timur. Demokrat Jatim mengumumkan dukungannya kepada Jokowi dalam kompetisi Pilpres 2019. Sikap Demokrat Jawa Timur, tampaknya berpengaruh luas. Ada dua kubu menyusul pengumuman itu.

Kubu pertama berpendapat, sikap politik Demokrat Jawa Timur sesungguhnya merepresentasikan perbedaan sikap politik antara arus bawah dengan elite di Partai Demokrat di Jakarta. Kubu kedua berpendapat, pilihan politik Demokrat Jawa Timur merupakan indikasi kuat bahwa konsolidasi internal Demokrat tidak sanggup memikul beban sejarahnya sendiri. Sehingga fragmentasi internal terpantul dalam sikap terbelah di cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten.

Tentu saja, argumen yang dibangun masing-masing kubu, tak hanya sama kuat dan masuk akal, juga dapat dimaklumi secara empiris. Apalagi ditengarai Pengurus Pusat Demokrat amat dominan tatkala rekruitmen caleg untuk Pemilu 2019. Jakarta menentukan semua level. Spirit sentralisme Jakarta masih begitu kuat ketika api desentralisasi kian menyala di mana-mana.

Dukungan Demokrat Jawa Timur ke Jokowi, mengilhami partai lain. Karena itu, meski demokrasi langsung merupakan dambaan semua pihak, tetapi prosedur demokrasi masih dibajak elite partai. Mereka kerap kurang sensitif dan cenderung bebal.

Pada faktanya, elit memang diperlukan, tetapi sekadar untuk memberi pertimbangan kritis atas banyak soal. Tetapi soal yang dipertimbangkan elite itu harus mengabdi pada kepentingan banyak orang. Celakanya elite seringkali kontroversial dengan imajinasi massa pemilih.

Mencermati gejala itu, peta wilayah kekuatan politik elektoral diprediksi begini. Diduga di NTT, Jokowi sangat kuat (plusminus 65%). Di Jawa berimbang tipis. Di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan juga berimbang, meski Jokowi relatif lebih tinggi dibanding Prabowo. Kawasan Indonesia Timur umumnya ke Jokowi.

Untuk pemilihan Caleg, diramalkan begini. Partai pendukung Prabowo di NTT agak "kesulitan" merumuskan narasi politiknya, sedangkan para partai pendukung Jokowi relatif enteng, meski diakui mereka pasti saling meniadakan demi parliament threshold 4%.

Solusi paling relevan ialah ini. Para caleg cukup menjual habis-habisan pesona pribadi masing-masing. Para caleg pemabuk, dipastikan menggelontorkan biaya tinggi untuk perolehan dukungan konstituen, sedangkan para caleg santun, berkualitas dan berintegritas baik, relatif gampang dapat dukungan.

Sedangkan partai-partai yang diduga tembus parliament threshold 4%, mungkin tak lebih dari 6 partai politik. Sisanya masuk tong sampah politik. Mengapa? Karena selain ada kesulitan teknis pada saat pemilihan, juga karena kejenuhan dan pilihan prioritas.

Perhatikan. Para pemilih memegang 5 kertas suara. Saya berpendapat mereka lebih fokus memilih Presiden dan calon legislatif kabupaten dan provinsi. Sedangkan DPR RI dan DPD kurang mendapat perhatian. Lainnya apatis lantaran bosan melihat muka yang sama tiap kali Pileg. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help