Opini Pos Kupang

Beginilah Aneka Krisis Koalisi Pilpres Tahun 2019

Sementara koalisi Gerindra, awalnya dililit masalah karena friksi kepentingan calon wakil dan ongkos. Untuk urusan

Beginilah Aneka Krisis Koalisi Pilpres Tahun 2019
ilustrasi

Oleh Pius Rengka
Warga Kota Kupang

POS-KUPANG.COM - Koalisasi PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, Hanura, PPP, PSI, Perindo, PKPI telah membukukan Jokowi (PDIP) sebagai Capres 2019. Calon wakil Jokowi telah mempertimbangkan moderasi Islam garis keras dan Islam moderat. Kiai Haji Ma'ruf Amin pun dipilih. Ia sepuh, tetapi manfaat politiknya fungsional.

Sementara koalisi Gerindra, awalnya dililit masalah karena friksi kepentingan calon wakil dan ongkos. Untuk urusan itu, tampaknya PKS dan PAN "melunak" menyusul gosip mahar Rp 500 miliar untuk masing-masing.

Prabowo memilih Sandiaga Uno menjadi wakilnya menyusul jebakan logistik di sekitarnya. Demokrat terpinggirkan. AHY hanya tim sukses. Posisi Demokrat dilematis, ambivalen, bahkan multivalen. Masuk koalisi tak menggenapi, tak ikut koalisi pun tak mengurangi. Akhirnya Demokrat memilih bergabung ke Gerindra, meski terkesan kurang akrab.

Sejak awal, koalisi partai-partai ini menyimpan soal. Politik (Rijker, 1962; Coleman, 1966; Downs, 1967) dilihat sebagai agregasi kepentingan individu ke dalam tingkahlaku kolektif berdasarkan prosedur bargaining rasional, negosiasi dan pertukaran kepentingan.

Konsiderasi pilihan, dibangun di atas dua isu, yaitu pertukaran sukarela antaraktor berkepentingan dan kalkulasi keuntungan anggota koalisi. Koalisi memanen tiga benefit.

Pertama, arah politik pembangunan diatur tim koalisi presiden pemenang kompetisi elektoral. Hal ini diimplementasi ke dalam distribusi kursi di kabinet nantinya.

Kedua, sikap politik partai tidak berubah meski presiden terpilih mbalelo karena situasi kontekstual. Artinya, presiden tidak wajib konsisten dengan kesepakatan koalisi karena partai koalisi pun tidak akan sanggup mendelegitimasi presiden terpilih hanya atas alasan koalisi.

Ketiga, mempertimbangkan prioritas kepentingan dan nilai yang diperjuangkannya. Ini tampak ideal, tetapi menuntut hadirnya negarawan, padahal politisi negarawan sudah punah. Yang tersisa, politisi pragmatis praktis yang berlindung di balik baju partai politik. Gejalanya, banyak orang bukan anggota partai dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Partai justru meninggalkan kadernya sendiri. Alasannya karena isi tas, bukan kapasitas dan integritas. Partai memangsai kadernya sendiri. Akibatnya, Jokowi dan Prabowo berada di bawah tiga tekanan. Tekanan keharusan melayani kepentingan politik partai-partai koalisi, tekanan partai The center of gravity dan tekanan konsesi biaya politik elektoral.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help