Berita Nasional

Menkeu Mengakui Tidak Mudah Menetapkan Asumsi Rupiah di RAPBN 2019

Menkeu mengakui tak mudah menetapkan asumsi nilau tukar rupiah terhadap dolar AS di RAPBN 2019 ketika pergerakan rupiah cenderung

Menkeu Mengakui Tidak Mudah Menetapkan Asumsi Rupiah di RAPBN 2019
(ANTARA/Joko Susilo)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin, bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. 

POS KUPANG.COM -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tidak mudah untuk menetapkan asumsi nilau tukar rupiah terhadap dolar AS di RAPBN 2019, ketika pergerakan rupiah cenderung melemah dan kondisi global masih diliputi ketidakpastian.

Baca: Bupati Anton Optimis Pengembangan Bawang Merah di Flotim Hasilnya Maksimal

Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap RAPBN 2019 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan tekanan global tersebut bisa mempengaruhi sentimen pasar dan kestabilan rupiah.

"Penetapan asumsi nilai tukar tahun 2019 menjadi tantangan yang tidak mudah karena harus mencerminkan kombinasi antara faktor fundamental yang menopang nilai rupiah, namun juga harus antisipasif terhadap sentimen pasar yang mudah berubah," katanya.

Dalam RAPBN 2019, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp14.400 per dolar AS.
Untuk mengantisipasi pergerakan kurs tersebut, kata dia, pemerintah bersama BI dan OJK akan terus menjaga rupiah agar mencerminkan fundamental ekonomi dan rupiah dapat terkelola serta terserap dalam perekonomian dengan baik. 

"Dengan demikian, stabilitas perekonomian dan sektor keuangan terus terjaga. Kami akan terus mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah yang dipicu oleh sentimen global dan perubahan kebijakan negara Amerika Serikat," katanya..

Pemerintah juga terus melakukan penguatan struktur perekonomian dengan melakukan pembenahan sektor industri manufaktur yang mampu menghasilkan devisa dan mengurangi impor terutama impor barang konsumtif serta mendukung pariwisata, agar neraca perdagangan dan transaksi berjalan menjadi kuat.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, perbaikan iklim investasi agar dapat menarik arus modal dari luar juga dilakukan untuk memperkuat neraca modal, sehingga neraca pembayaran akan semakin kokoh dan mampu menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

"Pemerintah juga terus memperkuat basis investor dalam negeri dan melakukan pendalaman pasar keuangan, sehingga stabilitas nilai surat berharga pemerintah dapat dijaga," katanya.

Sementara itu, BI maupun OJK akan terus menjaga sistem keuangan dan fungsi intermediasi agar tetap stabil dan tahan terhadap guncangan global. 

"Dalam rangka mitigasi dan antisipasi terhadap risiko nilai tukar rupiah, pemerintah dan BI akan menyiapkan dan memanfaatkan kerjasama regional dan global untuk memperkuat instrumen 'second line of defense'," kata Sri Mulyani. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved