Berita Nasional

KPK dan kepolisian koordinasi kasus Nur Mahmudi

KPK berkoordinasi dan mengawasi pengusutan terkait kasus mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang telah ditetapkan tersangka

KPK dan kepolisian koordinasi kasus Nur Mahmudi
(ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso)
Dokumentasi mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi (tengah), sambil tersenyum lebar menghindari pertanyaan wartawan usai diperiksa polisi, di Kantor Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/4/2018). 

POS KUPANG.COM-  - KPK berkoordinasi dan mengawasi pengusutan terkait kasus mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Jalan Nangka Tapos.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa, mengatakan, unit koordinasi dan supervisi KPK telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kasus itu pada 3 September 2018.

Baca: Gubernur NTT dan Wagub Dilantik! Ini Harapan Bupati Malaka Kepada Pemerintah Provinsi NTT


"Sesuai ketentuan di pasal 50 UU KPK maka porsi KPK adalah melakukan koordinasi. jika dibutuhkan dukungan atau jika ada hambatan, KPK dapat membantu penanganan perkara tersebut. Sejauh ini belum ada kendala," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan, setiap kasus korupsi yang ditangani penegak hukum lain, termasuk di Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan setelah dikeluarkan SPDP pasti akan dilaporkan ke KPK.

"Karena itu kata UU dan sudah ada MoU-nya antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jadi, secara otomatis KPK akan supervisi proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan mantan wali kota Depok," kata Syarif, di Jakarta, Sabtu (1/9). (*)

Tags
KPK
Polri
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved