Berita Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang Dinilai Belum Optimal Mengelola Retribusi Parkir

Ombudsman Perwakilan NTT menilai selama ini pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah Kota Kupang belum optimal dilaksanakan.

Pemerintah Kota Kupang Dinilai Belum Optimal Mengelola Retribusi Parkir
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ombudsman Perwakilan NTT menilai selama ini pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah Kota Kupang belum optimal dilaksanakan.

Selain itu, persoalan retribusi parkir di sepanjang jalan di Kota Kupang sering dikeluhkan warga Kota.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton kepada POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Senin (3/9/2018).

Baca: Asian Games Sukses, SBY Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Darius menambahkan, substansi yang kerap dipersoalkan oleh warga Kota Kupang adalah objek retribusi parkir hampir ada di sepanjang jalan kota.

Selain itu, tambah Darius, juru parkir tidak memberikan karcis parkir sehingga diduga pungutan tersebut tidak masuk ke kas daerah.

"Kedua persoalan ini mendominasi komplain warga kota kupang tentang pengelolaan parkir," kata Darius.

Atas substansi persoalan yang dikeluhkan warga, jelas Darius, hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Kupang masih belum optimal dalam pelaksanaan pengelolaan parkir.

Menurut Darius, belum optimalnya pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, pertama belum tersedianya sistem pengelolaan parkir yang dapat mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi kebocoran.

"Kedua, potensi besaran retribusi parkir pada suatu lokasi per bulan hanya berdasarkan perkiraan semata-mata," ungkapnya.

Darius mengungkapkan, factor ketiga adalah rencana pengelolaan parkir berlangganan yang dilakukan oleh pemerintah juga berpotensi merugikan daerah.

"Karena besarnya biaya operasional juru parkir dan pembagian keuntungan dengan pihak ketiga yang memungut," kata Darius.

Keempat, kata Darius, penataan tempat khusus parkir yang belum maksimal karena keterbatasan lahan pakir dan anggaran penataan.

"Kelima, belum teridentifikasi secara menyeluruh lokasi retribusi parkir tepi jalan umum/lokasi parkir liar," jelasnya.

Darius menambahkan, pemerintah kota Kupang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan dari retribusi parkir.

Retribusi parkir, jelas Darius, merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

"Dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," jelas Darius.

Sebagai bentuk implementasi, terang Darius, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 dan 15 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalanan umum.

" Dimana perda ini telah direvisi dengan Perda Nomor 4 dan 5 tahun 2016," terang Darius (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help