Berita Nasional

Hidayat Nur Wahid Minta Polri Tak Batasi Gerakan Tagar Jelang Pemilu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai semestinya polisi tak perlu membatasi gerakan tanda pagar (tagar)

Hidayat Nur Wahid Minta Polri Tak Batasi Gerakan Tagar Jelang Pemilu
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai semestinya polisi tak perlu membatasi gerakan tanda pagar (tagar) yang menunjukkan dukungan politik pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi sikap Polri dalam menyusun langkah antisipasi maraknya tagar yang bermuatan politik di Pilpres 2019.

Ia mengkritisi Polri yang menurutnya berlebihan. Menurut mantan Presiden Partai Keadilan ini, polisi membuat seolah-oleh surat pemberitahuan acara menjadi seperti surat izin.

Baca: Polda NTT Ungkap Kasus Perdagangan Orang, Begini Modusnya

Hal itu merujuk pada kewenangan Dirintelkam Polda untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) jika pemberitahuan kegiatan yang diterima dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gangguan keamanan itu dapat berupa konflik horizontal antara pihak yang pro dan kontra terhadap suatu tagar.

Konflik bisa menimbulkan potensi bahaya bagi lalu lintas umum, perusakan fasilitas umum atau kerugian materiil dan korban jiwa, serta mengganggu ketertiban umum.

Menurut Hidayat, semestinya semua warga negara berhak mengadakan kegiatan di luar kampanye sepanjang memberitahukannya kepada polisi.

"Tentang keramaian tidak perlu izin tetapi pemberitahuan, kalau kaitannya dengan masalah posisi hukum tagar itu maka KPU dan Bawaslu sudah menyatakan itu bukan kampanye itu bukan melanggar hukum pemilu dan kedudukannya sama saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Ia menilai, aman tidak amannya sesuatu kegiatan dikembalikan pada prosedur hukum yang sudah ditentukan.

Hidayat menyatakan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi prosedur hukum, maka bisa dikatakan aman. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help