Berita Kabupaten TTU

Gaji 6 Bulan Belum Dibayarkan! Pendamping Lokal Desa di TTU Mengeluh

pendamping desa harus meminjam uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional guna melaksanakan tugas sebagai

Gaji 6 Bulan Belum Dibayarkan! Pendamping Lokal Desa di TTU  Mengeluh
Kadis Koperasi dan UKM TTU, Melgior Rao 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Para pendamping program anggur merah yang dialihkan Pemda Propinsi NTT menjadi pendamping lokal desa dan berada dibawah naungan Dinas Koperasi Propinsi NTT mengeluh enam bulan gajinya belum dibayarkan.

Akibatnya, para pendamping desa harus meminjam uang untuk bisa membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga biaya operasional guna melaksanakan tugas sebagai pendamping lokal desa.

Baca: Menyambut HUT Polwan Ke-70! Polres Sumba Timur Gelar Apel

Hal ini diungkapkan pendamping lokal desa Matabesi, Kecamatan Biboki Manleu, Kabupaten TTU yang enggan namanya dikorankan. Lewat sambungan telepon dirinya mengeluh belum menerima pembayaran gaji sejak bulan Maret. Ia mengaku, selama ini selalu memasukan laporan bulanan, tetapi gajinya tak kunjung dibayarkan.

" Kakak ini saya sudah beberapa kali terpaksa harus pinjam uang di orang lain untuk bisa penuhi kebutuhan keluarga. Laporan bulanan kegiatan desa saja, saya terpaksa harus nebeng print di teman karena tidak ada biaya. Kakak saya di rumah hanya bisa andalkan gaji sebagai pendampin lokal desa kalau tidak dibayar begini yang susah bukan hanya saya, tapi istri dan anak-anak saya susah," keluhnya.

Ia mengaku hingga saat ini tidak tahu alasan mengapa Dinas Koperasi Propinsi NTT tak kunjung membayarkan haknya tersebut. Padahal menurutnya, seluruh kewajibannya sebagai pendamping desa sudah dijalankan.

Dirinya berharap, Pemda Propinsi NTT bisa secepatnya membayarkan gajinya.

" SK kami ini dari propinsi sehingga Dinas Koperasi Propinsi NTT yang harus bayar gaji kami bukan Dinas Koperasi Kabupaten TTU. Saya berharap Pemda Propinsi bisa segera membayarkan gaji kami sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan kami yang tertunda karena ketiadaan uang," pintanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten TTU, Melgior Rao‎ yang dijumpai pos kupang, Senin (3/9/2018) di ruang kerjanya membenarkan jika gaji para pendamping lokal desa merupakan kewajiban Dinas Koperasi Propinsi NTT.

Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten TTU hanya melakukan monitoring kegiatan berjalan dan memastikan jika laporan bulanan para pendamping lokal desa dimasukan.

Sejauh ini menurutnya, seluruh laporan pendamping desa sudah masuk ke propinsi. Walaupun ia mengakui, jika ada satu dua pendamping lokal desa yang terlambat memasukan laporannya.

" Saya sudah telepon dan utus staf saya ke Dinas Koperasi Propinsi NTT untuk berkoordinasi terkait pembayaran gaji para pendamping lokal desa. Pada prinsipnya kami ikut memperjuangkan hak dari teman-teman pendamping lokal desa," tegasnya.

Saat ini di Kabupaten TTU terdapat empat puluh orang pendamping lokal desa yang merupakan pengalihan dari pendamping program anggur merah. Dari jumlah tersebut, satu orang pendamping lokal desa memiliki dobel Job sehingga dipastikan akan segera dicoret karena salah satu syarat menjadi pendamping lokal desa adalah tidak boleh dobel Job. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved