Berita NTT

Bupati Ngada Marianus Sae Dituntut 10 Tahun Penjara- Ini Tanggapan Kuasa Hukum

Tuntutan JPU terhadap terdakwa Marianus Sae dinilai tidak sesuai fakta persidangan, karena JPU tidak mengutip secara utuh

Bupati Ngada Marianus Sae Dituntut 10 Tahun Penjara- Ini Tanggapan Kuasa Hukum
www.dawainusa.com
Marianus Sae mengacungkan jempol usai diperiksa penyidik KPK 

Laporan Reporter POS -KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- Tuntutan JPU terhadap terdakwa Marianus Sae dinilai tidak sesuai fakta persidangan, karena JPU tidak mengutip secara utuh dan lengkap fakta -fakta persidangan.

Hal ini disampaikan salah satu Tim Kuasa Hukum Marianus Sae, Agustinus Payong Dosi, S.H kepada POS -KUPANG.COM, Minggu (2/9/2018).

Menurut Agustinus, atas tuntutan JPU terhadap klien mereka dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (31/8/2018), maka selaku kuasa hukum, pihaknya menilai bahwa JPU tdk mengutip fakta persidangan secara utuh dan lengkap. " Kami menilai tuntutan JPU ini tidak lengkap mengutip semua fakta -fakta persidangan," kata Agustinus.

Baca: Apa Kata Zodiak Tentang Asmara Kamu di Bulan September Ini?

Dia menjelaskan, klien mereka dituntut oleh JPU dengan penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta, subsider 6 bulan penjara kurungan. "Sebagai kuasa hukum ,saya berpendapat bahwa dalam dakwaan kesatu disusun secara alternatif karena JPU masih ragu apakah perbuatan klien kami memenuhi unsur pasal 12 huruf a UU

Tipikor ataukah memenuhi unsur Pasal 11 UU Tipikor," katanya.

Dikatakan, dalam tuntutan itu, menurut JPU, perbuatan Marianus Sae memenuhi unsur Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Padahal , lanjutnya dalam fakta persidangan membuktikan bahwa kalaupun terbukti maka perbuatan klien mereka memenuhi unsur Pasal 11 UU Tipikor.

"Asas kepastian hukum dan in du bio pro reo memberikan pedoman kepada penegak hukum terutama hakim bahwa jika perbuatan terdakwa Marianus Sae memenuhi unsur lebih dari satu pasal pidana maka dipakailah pasal pidana yang paling menguntungkan terdakwa yaitu pasal 11 UU Tipikor dan bukan pasal 12 huruf a UU Tipikor," katanya.

Lebih lanjut, ia mengakui ada duplikasi norma dalm tindak pidana suap dan gratifikasi maka pendapat JPU bahwa perbuatan Marianus Sae memenuhi juga unsur Pasal 12 b UU Tipikor adalah sangat berlebihan.

" Dalam tindak pidana suap antara pemberi dan penerima suap melakukan suatu rangkaian perbuatan dan motif yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, jika dalam perkara lain JPU telah menuntut penyuap , yakni Baba Mining dengan tuntutan melanggar pasal 5 ayat (1) a UU Tipikor maka demi kepastian hukum dan keadilan maka penerima suap dituntut melanggar Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor," ujarnya. (*)

Pengacara Agustinus Dosi
Pengacara Agustinus Dosi (istimewa)
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help