Berita Regional

VIRAL - Bocah SD Nikahi Siswi SMK Berusia 17 Tahun

Kasus pernikahan dini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

VIRAL - Bocah SD Nikahi Siswi SMK Berusia 17 Tahun
KOMPAS.com
Ilustrasi pernikahan dini 

Oleh karena itu, perkawinan anak harus dicegah.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lisa Woro Srihastuti Sulistianingrum mengatakan pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

"Upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Harus melibatkan banyak pihak karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," kata dia.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s), semua negara diminta untuk mencegah dan menghentikan seluruh praktik yang berbahaya bagi anak.

Perkawinan anak merupakan ancaman bagi masa depan anak, sehingga perlu dicegah.

Pemerintah, melalui banyak kementerian dan lembaga telah melakukan banyak upaya untuk mencegah perkawinan anak.

"Kami perlu menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah membuat kajiannya. Paling tidak memiliki strategi dulu, baru diturunkan dalam rencana aksi," tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen negara, selain ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020.

Pengadilan agama

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pengadilan agama merupakan benteng terakhir untuk mencegah perkawinan anak.

"Karena perkawinan di bawah umur harus mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan agama, pengadilan agama jangan mudah memberikan izin," kata dia.

Pengadilan agama dan KUA, ucap dia, memang memiliki ranah yang berbeda. Pengadilan agama merupakan bagian dari yudikatif, sedangkan KUA yang berada di bawah Kementerian Agama merupakan eksekutif.

Bila pengadilan agama sudah mengizinkan dua anak menikah, KUA tidak boleh menolak untuk menikahkan mereka.

Untuk mencegah perkawinan anak kembali terulang, KPAI mendorong pendewasaan usia minimal perkawinan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia akan bisa dicapai bila pernikahan tidak dilakukan pada usia yang terlalu muda.

Pihaknya mendorong usia perkawinan ditingkatkan dari sebelumnya perempuan 16 tahun menjadi 18 tahun, sedangkan laki-laki dari 18 tahun menjadi 21 tahun.

Oleh karena itu, KPAI mendukung DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Retno, usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang itu sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

"Sejak 1974 itu sudah lama sekali. Memang perlu direvisi. Mungkin dulu orang tua kita menikah di usia muda masih relevan. Namun, di era sekarang sudah tidak lagi relevan," tuturnya.

Retno mengatakan perkawinan anak merupakan pelanggaran hak-hak anak. Perkawinan anak, apalagi anak dengan anak, juga kerap menimbulkan permasalahan.

"Bila anak kawin dengan anak, nanti secara ekonomi bagaimana. Perkawinan itu seharusnya bukan sekadar cinta, bukan sekadar ada teman tidur. Tujuan perkawinan lebih mulia dari itu," katanya. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help