Berita Regional

VIRAL - Bocah SD Nikahi Siswi SMK Berusia 17 Tahun

Kasus pernikahan dini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

VIRAL - Bocah SD Nikahi Siswi SMK Berusia 17 Tahun
KOMPAS.com
Ilustrasi pernikahan dini 

Perkawinan dua bocah itu kemudian ditolak oleh KUA setempat, meskipun sempat mendapatkan dispensasi atau izin dari pengadilan agama.

Council of Foreign Relations mencatat Indonesia merupakan peringkat tujuh dari 10 negara dengan angka absolut pengantin anak tertinggi di dunia dan merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Padahal, perkawinan dini jelas menimbulkan permasalahan bagi anak-anak. Selain itu, perkawinan dini merupakan salah satu pelanggaran hak anak.

Menurut penelitian yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, tercatat 94,72 persen perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun putus sekolah, sementara yang masih bersekolah hanya sebesar 4,38 persen.

Dampak panjang

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan perkawinan dini memiliki dampak yang panjang bagi anak, yang pada ujungnya akan melestarikan kemiskinan.

"Anak dikawinkan akhirnya akan putus sekolah. Anak memiliki anak, tentu perlu bekerja untuk menghidupi anaknya. Yang terjadi kemudian adalah pekerja anak," kata dia.

Oleh karena putus sekolah dan tidak memiliki pendidikan tinggi, akhirnya anak tersebut bekerja apa adanya. Dampaknya, anak tersebut tidak mendapatkan upah yang layak sehingga akhirnya akan hidup dalam kemiskinan.

Pemerintah sudah memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia. Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

"Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan negara memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Perkawinan bukanlah kepentingan terbaik bagi anak," tuturnya.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help