Berita NTT

Ini Poin Tuntutan Massa Aksi Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan kepada Bawaslu NTT

Dalam menuntut keadilan di Alor, massa Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) mendatangi kantor Bawaslu NTT

Ini Poin Tuntutan Massa Aksi Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan  kepada Bawaslu NTT
pos kupang.com, ryan nong
Massa aksi Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) melakukan demonstrasi di Kantor Bawaslu Provinsi NTT pada Jumad (31/8/2018) siang. 

 Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG – Dalam menuntut kedilan di Alor, massa Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumad (31/8/2018) pagi. 

Dalam aksinya di depan Kantor Bawaslu NTT di jalan Sam Ratulangi Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang itu, massa mengajukan delapan point tuntutan kepada Bawaslu NTT.

Baca: DPD Golkar NTT Berhentikan Nani Bethan dari Ketua DPD II Golkar Flotim

Point-point tersebut antara lain : Pertama Bawaslu Provinsi NTT harus menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Alor tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.

Kedua, sebagai akibat dari kealpaan Panwaslu Kabupaten Alor yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya maka petahana tidak diberi sanksi.

Ketiga, atas dua point tersebut, maka kami menyatakan Bawaslu harus haarus dengan tegas memutuskan petahana “harus didiskualifikasi” dan Panwaslu Kabupaten Alor harus diproses ke DKPP, menindak tegas Panwaslu Kabupaten Alor karena Bawaslu harus menjadi hakim pemilu yang adil.

Point berikutnya, meminta pertanggungjawaban moril Bawaslu NTT dalam menegakkan keadilan bagi para korban mutasi dan pemecatan.

Kelima, jika permintaan kami tidak ditanggapi dengan baik, maka kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menyikapi persoalan ini. Keenam, menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Bawaslu Provinsi NTT yang tidak mampu menjaga integritas dan profesionalitas sebagai lembaga pengawas pemilu.

Ketujuh, menuntut keadilan bagi korban yang dipecat dan dimutasi. Dan kedelapan, kami menuntut Bawaslu harus transparan, akuntabel,

professional, terbuka dan imparsial serta harus bekerja sesuai Undang Undang pemilu, dan memutuskan pelanggaran adiministrasi pemilu, tegakkan hokum pemilu secara tegas dan adil.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved