Berita Kabupaten TTS

KPK Bingung Ada Sarjana Pertanian Ditempatkan di RSUD Soe

Alfin Rahman dan Nanang, anggota bidang pencegahan korupsi KPK RI mengaku bingung dengan penempatan pegawai di lingkup Pemkab TTS

KPK Bingung Ada Sarjana Pertanian Ditempatkan di RSUD Soe
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Suasana pertemuan KPK RI dengan Sekda TTS dan pimpinan perangkat daerah di ruang rapat Sekda TTS. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Alfin Rahman dan Nanang, anggota bidang pencegahan korupsi KPK RI mengaku bingung dengan penempatan pegawai di lingkup Pemkab TTS yang tidak sesuai bidang ilmu.

Sebab ditemukan adanya sarjana pertanian yang ditempatkan di RSUD Soe dan sarjana agama yang ditempatkan di dinas kesehatan.

Oleh karena itu, ke depan KPK meminta penempatan pegawai harus sesuai bidang ilmu untuk membantu memperlancar tugas dan tupoksi perangkat daerah serta mencegah terjadinya praktek korupsi.

Baca: Figur Jokowi Bikin Banyak Politisi Beralih Dukungan

Sekda TTS, Marthen Selan yang ditemui POS- KUPANG.COM seusai melakukan pertemuan tertutup dengan KPK RI bersama jajaran pimpinan perangkat daerah, Kamis (30/8/2018) membenarkan jika hingga saat ini masih ada pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang ilmunya.

Hal ini disebut Sekda sebagai kesalahannya. Ke depan, berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) yang sudah dilakukan Pemkab TTS akan ditata ulang penempatan pegawai sehingga benar-benar sesuai dengan bidang ilmu.

Namun dalam penempatan pegawai dikatakan Marthen, peran Bupati sebagai kepala daerah sangat menentukan.

"Anjab dan ABK sudah kita lakukan dan saat ini sedang pelajari di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB). Nantinya jika sudah dikembali akan kita sodorkan ke Pak Bupati. Peran Bupati sangat menentukan penempatan pegawai, karena kita hanya memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan hasil Anjab dan ABK. Jika Pak Bupati mau sarjana pertanian di Dinas Kesehatan kita tidak bisa menolak," ungkap Marthen.

Dalam pertemuan dengan KPK bidang pencegahan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan Pemkab TTS guna mencegah praktek korupsi di tubuh birokrasi.

Pertama, proses perencanaan sudah harus dilakukan secara online. Kedua, Penganggaran harus sesuai dengan tugas poko masing-masing perangkat daerah.

Ketiga, Pengawasan harus terkoordinasi dan komitmen bersama. Dan terakhir, Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus sesuai dengan bidang ilmu.

"Tanggal 10 September kita akan membuat riview rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan 20 September akan ditandangi Pak Bupati dan kita kirim ke KPK," Jelasnya.

Dalam pertemuan dengan KPK dikatakan Marthen, ada banyak hal yang harus dibenani Pemkab TTS guna mencegah praktek korupsi di lingkup Pemkab TTS.

Oleh sebab itu sebagai Sekda dia mengaku siap membenahi kekurangan yang ada guna mendukung program pemberantasan korupsi di TTS mulai dengan aksi pencegahan.

Ia berharap, seluruh perangkat daerah mendukung penuh dan siap melaksanakan aksi pencegahan korupsi di TTS. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help