Opini Pos Kupang

Kesadaran tentang Toleransi Kita

Kita sering mendefinisikan toleransi sebagai sikap memberikan kelonggaran terhadap orang untuk

Kesadaran tentang Toleransi Kita
ILUSTRASI

Oleh: JB Kleden
PNS Kanwil Agama NTT

POS-KUPANG.CIM - Setelah berlarut selama dua tahun, Pengadilian Negeri Medan pada 21 Agustus 2018 menjatuhkan vonis kepada Meiliana, warga Tanjung Balai, Medan, Sumatra Utara satu tahun enam bulan.

Putusan ini kemudian mencuatkan pro-kontra. Artikel ini tidak secara khusus membahas kasus ini, namun kasus ini seakan menyentuh titik kesadaran tentang toleransi kita.

Kita sering mendefinisikan toleransi sebagai sikap memberikan kelonggaran terhadap orang untuk melaksanakan kewajibannya. Kita masih membiarkan sesuatu dilakukan, walaupun sebenarnya tidak boleh lagi. Kita berbicara tentang batas toleransi jam masuk kantor. Kita sudah menetapkan batasnya, namun masih ada limit toleransi.

Saya mentolerir kesalahan tertentu, yang seharusnya dihukum. Di sini toleransi adalah ungkapan kebaikan hati seseorang yang bersedia bertindak di luar ketentuan demi kebaikan orang lain. Orang yang berpegang teguh pada aturan dan tidak memberikan pengertian apapun bagi yang melanggar aturan disebut intoleran.

Dalam relasi antaragama toleransi di sini berarti sikap dermawan yang ditunjukkan satu masyarakat agama, yang masih memperkenankan kehadiran agama-agama lain, walaupun sebenarnya kehadiran mereka menyalahi pandangan dasar agamanya sendiri.

Kehadiran agama lain ada dalam batas toleransi, dan hanya sejauh itu mereka diterima. Toleransi model ini disebut toleransi belas kasihan.

Kita juga sering mengggunakan kata toleransi dalam pengertian: menerima dan membiarkan sesuatu ada, selama kita tidak berdaya meniadakan atau mengubahnya.

Dasarnya sama, yakni bahwa sesuatu itu semestinya tidak boleh ada. Namun, selama saya tidak berdaya meniadakannya, saya mentolerirnya. Untuk hubungan antaragama, toleransi ini berarti menerima saja kehadiran agama lain karena kita tidak berdaya meniadakan mereka.

Pada dasarnya, agama-agama lain itu tidak boleh ada, namun mereka terpaksa diterima karena mereka sudah ada terlebih dahulu, atau karena mereka membentuk mayoritas penduduk. Selama kita menganut paham toleransi seperti ini, maka kita sangat mudah berkolaborasi dengan kekuatan dan kekuasaan yang menjanjikan dominasi mutlak kita. Sebab, kita sebenarnya sedang menunggu waktu dan kemungkinan untuk mengubah keadaan. Toleransi ini disebut toleransi pragmatis.

Di Indonesia kita bertumbuh dan hidup dalam kondisi kebhinekaan sebagai realitas terberi yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. NKRI harga mati.

Perjuangan kita saat ini bukan lagi membangun tetapi memelihara dan menyuburkan kebhinekaan. Dalam perspektif ini, kita tidak dapat lagi mempertahankan kedua pemahaman tentang toleransi seperti di atas.

Toleransi sebuah kebersamaan perjuangan tidak dapat lagi didasarkan hanya pada kebaikan agama kita yang membiarkan kehadiran agama lain dalam batas yang bisa ditolerirnya. Juga tidak dapat dibangun di atas basis keterpaksaan karena kita tidak berdaya meniadakan kelompok agama lain.

Di sini toleransi adalah ekspresi budaya dialogal dan solider. Budaya dialogal adalah sikap terbuka mendengarkan dan kesediaan untuk membagi kekayaan iman kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan, solidaritas.

Umat beragama tidak sekadar terbuka satu sama lain untuk saling belajar satu dari yang lain, tetapi juga menggalang kekuatan bersama guna menghadapi berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan lingkungan (dialogal-solider). Dalam terminologi lain, toleransi kita tidak hanya berada pada tingkatan ko-eksistensi, tetapi juga pro-eksistensi.

Bila keselamatan dibenarkan oleh setiap agama, dan karena keselamatan tidak mentolerir usaha-usaha yang merugikan keselamatan orang lain, maka sebetulnya apapaun cara yang diajarkan setiap agama untuk mencapai keselamatan selalu tidak mentolerir usaha yang merugikan keselamatan orang lain dalam bentuk apapun.

Toleransi beragama dengan demikian adalah usaha menjaga dan memelihara keselamatan itu sendiri, agar cara hidup beragama jangan sampai merugikan keselamatan orang lain dan merusak keutuhan NKRI.

Untuk menumbuhkan toleransi dialogal dan solider ini, diperlukan kesadaran atau keyakinan, kecakapan atau perilaku serta peraturan dan struktur. Ketiga unsur ini merupakan elemen-elemen yang ada dalam setiap kebudayaan.

Budaya dialog dan berbela rasa antarumat beragama dapat dilahirkan apabila kita memiliki keyakinan akan pentingnya hal tersebut. Di sini dijawab pertanyaan tentang mengapa kerukunan, dialog dan solidaritas penting dalam kehidupan antarumat beragama.

Dari kesadaran tersebut akan lahir dan dibentuk sejumlah perilaku dan kecakapan untuk berdialog dan bekerja sama. Perilaku dan kecakapan adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana dialog dan solidaritas dapat dibangun dan dikembangkan. Yang patut diingat di sini adalah bahwa perilaku dan kecakapan adalah hasil pembelajaran terus-menerus.

Pengalaman pertumbuhan setiap pribadi dan pergaulan lintas batas mengingatkan kita bahwa seringkali terjadi penyimpangan dalam perilaku dan ketidakmatangan dalam kecakapan. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh niat yang buruk, tetapi karena kurangnya pengalaman.

Sebab itu, kita tidak perlu segera menilai seseorang sebagai pribadi yang tidak menghargai kerukunan dan mengancam kebebasan beragama apabila orang tersebut pada kesempatan tertentu berperilaku menyimpang.

Agar dialog dan solidaritas dapat berjalan sesuai nilai yang disadari dan perilaku yang dibangun, maka diperlukan perangkat peraturan dan struktur tertentu untuk memberikan jaminan legal-formal bagi kebebasan beragama.

Namun, jaminan legal ini harus didukung kesadaran berdemokrasi dan gagasan teologis yang mengakui hak setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Apabila kita hanya mengandalkan jaminan legal/formal dari negara, maka toleransi beragama hanya merupakan sebuah rumusan tanpa isi normatif.

Dalam membangun budaya toleransi, negara berperan sebagai struktur yang memajukan kesadaran berdemokrasi pada tataran esensial dan pada tataran pragmatis dengan memberikan argumentasi pragmatis melalui peraturan perundangan yang menjamin kebebasan beragama.

Agama-agama sendirilah yang berperan sebagai sumber argumentasi esensial yang memberikan pendasaran teologis.

Peran ini tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih negara. Penataan gagasan teologis yang mendukung dialog dan bela rasa memang dapat didorong oleh pengalaman kerja sama dan interaksi yang intensif dari agama-agama.

Namun, upaya ini sering mesti berhadapan dengan satu masalah kemanusiaan yang sangat besar, yang menampakkan dirinya sebagai sumber kekerasan dalam relasi antarmanusia adalah ketakutan akan yang lain.

Ketakunan akan yang lain merupakan satu gejala yang dapat diamati dalam konflik-konflik antarkelompok. Yang lain adalah anggota dan wakil dari satu kelompok bukan kita yang dieksklusi dari `kita' dan dilemparkan ke dalam `mereka'. Kita terpenjara dalam rasa takut bersentuhan dengan yang lain.

Kita pantas untuk hidup, sedangkan mereka distigma menjijikkan dan pantas dibenci bahkan dilenyapkan. Apabila terjadi krisis dalam masyarakat, mereka mudah dilihat sebagai anomali yang menyebabkan krisis itu. Krisis menggetarkan jiwa, mengaduk-aduk emosi-emosi rendah yang membutuhkan kanalisasi. Kanalisasi itu ditemukan dalam tindakan kekerasan terhadap mereka. Karena itu, melenyapkan mereka dinilai sebagai satu kewajiban etis bahkan agama.

Selain itu, alasan lain adalah kegagalan agama-agama itu sendiri dalam membangun basis teologis yang kuat bagi toleransi.

Agama-agama sering memperkuat argumentasi pragmatis, tentang pentingnya toleransi yang dikedepankan negara sebagai condition sine qua non tanpa sungguh-sungguh melaksanakan tugas internalnya yang memang sulit, yakni membangun dan mempromosikan gagasan teologis mengenai toleransi.

Akibatnya, ketika peran negara dominan disoroti dan melemah, kita menemukan toleransi kita tidak dibangun di atas dasar esensial yang kokoh.

Sebab itu, kalau toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama kita menghadapi ancaman karena sejumlah aksi kekerasan yang dipicu hal sepele, hal itu tidak hanya menunjukkan kegagalan pihak lain seperti negara dan penguasa politik, tetapi juga adalah masalah agama-agama itu sendiri.

Kasus Meiliana hanya menunjukkan salah satu sisi gelap dalam hubungan dan toleransi di antara kita. We don't need a weatherman to know which way the wind blows, kata Bob Dylan.

Kita tidak membutuhkan seorang tukang ramal cuaca untuk menunjukkan arah toleransi. Kita hanya membutuhkan saling pengertian yang tuli untuk sejauh dapat mengurangi dan kalau mungkin menghilangkan sisi gelap yang semakin menganga dalam kehidupan beragama kita. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help