Berita Kota Kupang

Ini Peringatan Dewan Pers Bagi Media Online di Indonesia

Dewan Pers meminta media-media online di Indonesia agar jangan abaikan pengurusan badan hukum.

Ini Peringatan Dewan Pers Bagi Media Online di Indonesia
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Dewan Pers ,Yosep Adi Prasetyo memaparkan materi tentang media dan dunia digital acara Literasi Digital sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat di Hotel Swiss Belinn Kristal, Rabu (29/8/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dewan Pers meminta media-media online di Indonesia agar jangan abaikan pengurusan badan hukum.

Dewan Pers telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi semua media online yang ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, pada acara Literasi Digital sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat.

Baca: Ditipu Penyalur, 11 TKI Kabur Jalan Kaki 3 Hari 3 Malam ke Entikong

Acara ini digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FPKT) Provinsi NTT. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Swiss Belinn Kristal, Rabu (29/8/2018).

Acara ini dengan Tema Saring sebelum sharing.
Prasetyo tampil dengan materi tentang media dan dunia digital ini mengatakan, pihaknya membentuk satgas untuk mengawasi media online.

"Tentu kami dari Dewan Pers memberi kesempatan kepada semua media online yang belum kantongi badan hukum agar kembali ke jalan yang benar dengan mengurus badan hukum," kata Prasetyo.

Dijelaskan, satgas melakukan tugas mengawasi media online sesuai dengan undang-undang.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini ada sekitar 300-an media online yang dilaporkan ke Dewan Pers agar media yang bersangkutan segera diblokir.

"Sedangkan ada sekitar 200-an media juga yang sedang dilaporkan ke Polri. Karena itu, dengan satgas ini, kita bisa lebih mengawasi lagi perkembangan media online di Indonesia," katanya.

Dikatakan, dengan maraknya perkembangan media online saat ini, maka Dewan Pers juga menunggu apabila ada pengaduan dari masyarakat, maka media yang bersangkutan langsung diproses secara hukum, baik dengan UU Pers dan juga KUHP.

"Kalau seperti pemerasan dengan berkedok menggunakan media, maka kita ajukan ke ranah pidana menggunakan KUHP, bukan UU Pers," katanya.

Dia mengakui, saat ini juga banyak media yang bermunculan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Bahkan, ada yang menggunakan media untuk memeras.

Pada kesempatan itu, Prasetyo juga mengakui, saat ini Dewan Pers melakukan penelusuran terhadap media-media yang diduga mendukung paham-paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved