Berita Nasional

Sekjen PPP Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani menyatakan, gerakan #2019GantiPresiden memang bukan kampanye.

Sekjen PPP Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Anggota Pansus revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), Arsul Sani, seusai menjadi pembicara dalam diskusi terkait RUU Antiterorisme, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani menyatakan, gerakan #2019GantiPresiden memang bukan kampanye. Namun, ia menilai perlu ditimbang efek lanjutannya yang kemudian menimbulkan kericuhan.

"Masalahnya yang ada di situ bukan hashtag-nya. Ini yang saya kira harus dicermati. Karena kalau sepanjang cuma gulirkan hashtag-nya saja enggak masalah, tetapi masalahnya baru timbul ketika terjadi setelah ada forum dan forum itu isinya apa," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Apalagi, lanjut Arsul, tagar tersebut diartikulasikan dengan pengumpulan massa dalam jumlah besar secara masif. Hal itu tentu mengundang pengumpulan massa dalam jumlah besar bagi pihak yang tidak setuju dengan gerakan tersebut.

Baca: Para Konglomerat Apresiasi Presiden Jokowi Bela Keragaman Indonesia

Karena itu, Arsul meminta, para aktivis gerakan #2019Ganti Presiden juga harus menimbang efek yang muncul ketika mereka membuat acara di daerah.

Arsul pun meminta semua pihak tunduk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di sana harus dipenuhi dan di sana (polisi) punya kewenangan kalau sebuah ekspresi menyatakan pendapat di umuka umum menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, memang polisi berhak untuk membubarkan," ujar Arsul.

Karena itu, ia menilai langkah polisi membubarkan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, yang akan dihadiri oleh Neno Warisman sudah tepat lantaran mengancam keselamatan kedua kubu yang berseteru.

Saat ditanya aksi massa pendukung Presiden Joko Widodo yang tidak dibubarkan meskipun sama-sama bernuansa kampanye, Arsul mewajari hal itu lantaran tak menimbulkan kericuhan dari kubu yang lain.

"Masalahnya ada tidak penolakan dari elemen masyarakat lain?" ucap dia.

"Kami yang di Koalisi Indonesia Kerja ini kalau katakanlah ada elemen masyarakat lain mau deklarasi 2019 tetap Jokowi kemudian di daerah situ ada perlawanan dari yang tak setuju kami pasti akan minta mundur," lanjut Arsul.

Belakangan ini terjadi konflik antara masyarakat pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah. Aparat keamanan sampai harus membubarkan atau membatalkan kegiatan ini untuk menekan potensi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help