Opini Pos Kupang

Desentralisasi, Polri dan Pemimpin "Nakatopi"

Desentralisasi di Indonesia konon merupakan pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga

Desentralisasi, Polri dan Pemimpin
Shutterstock
ilustrasi 

Oleh: Vianey Watu
Dosen Unwira Kupang

POS-KUPANG.COM -Sudah sudah sekian anggota DPR/DPRD, bupati, gubernur terjerat OTT oleh KPK. Bahkan menteri pun terkena kasus korupsi.

Tulisan ini coba mengaitkan fakta OTT dengan dampak desentralisasi. Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan paling mencolok setelah reformasi 98 digulirkan.

Desentralisasi di Indonesia konon merupakan pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia.

Namun seiring dengan itu, kompleksitas permasalahan yang mencolok dan sepantasnya memalukan adalah terkuaknya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah. Baik mereka terjerat melalui OTT maupun melalui kelicikan investasi, yang tujuan subsidernya menguntungkan kelompok penguasa dan pengusaha tertentu.

Baca: BERITA POPULER : Ramalan Zodiak Hari Ini, Misteri Eksavator Mini Di Belu NTT

Kebijakan desentralisasi idealnya untuk memacu pertumbuhan derajat damai sejahtera rakyat dalam pelbagai gatra kehidupan. Khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Ia memerlukan investasi dukungan dari beberapa sektor dan faktor penggeraknya, seperti faktor kelembagaan, faktor infrastruktur, dan faktor sosial budaya -sosial politik -sosial religius-sosial ekonomi.

Namun, hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menjelaskan bahwa tahun 2002 faktor kelembagaan dominan menjadi faktor penghambat terbesar bagi suksesnya penerapan desentraliasasi.

Konon mentalitas korup para birokrat menjadi faktor penghambat utama. Teristimewa praktik korupsi melalui pungutan-pungutan liar dan dana pelicin yang marak pada awal pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut.

Pada tahun 2005 faktor penghambat utama tersebut bergeser. Kondisi sosial politik dominan menjadi faktor hambatan desentralisasi, khususnya bagi tumbuhnya investasi di daerah.

Baca: ARMY Wajib Tahu! Inilah 9 Momen Penting dari Seri Album Love Yourself BTS.

Pada tahun 2005 banyak daerah melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang menyebabkan instabilisasi politik di daerah yang membuat enggan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Dalam situasi politik seperti ini, investor lokal memilih menanamkan modalnya pada ekspektasi politik dengan membantu pendanaan kampanye calon-calon kepala daerah, DPR/DPRD dan DPD tertentu. Angan-angannya adalah memperoleh kemenangan dan melaluinya akan memperoleh proyek pembangunan di daerah sebagai imbalannya.

Bagaimana dengan situasi pada tahun sosial politik 2018-2019 dewasa ini? Rasanya pola yang sama terulang. Bukankah Kitab Pengkotbah mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini?

Terus terang kondisi dan motivasi seperti ini menghambat tujuan kemerdekaan, khususnya pembangunan ekonomi untuk kesejateraan seluruh rakyat yang menjadi tujuan nasional melalui kearifan desentralisasi.

Baca: 10 Drakor alias Drama Korea Tentang Percintaan di SMA dan Kampus Terbaik, Asli Bikin Baper

Bagi saya, motivasi pembangunan sejenis ini justru hanya akan memperbesar pengeluaran pemerintah (government expenditure) karena para investor hanya mengerjakan proyek-proyek pemerintah tanpa menciptakan output baru di luar pengeluaran pemerintah (biaya aparatur negara).

Dan celakanya kondisi ini telah terbukti memungkinkan praktik korupsi sebagaimana dibongkar melalui OTT KPK atau gerakan masyarakat sipil yang berjuang melawan kebijakan rezim pemerintahan yang berkolusi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan pengusaha.

Contoh teranyar adalah bagaimana representasi warga Manggarai Barat melalui Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat menolak privatisasi kawasan Taman Nasional Komodo. Hal mana telah diberi rekomendasi oleh Bupati sejak tahun 2015 (Pos Kupang, 7 Agustus 2018).

Mungkin fenomena inilah yang bisa dilihat sebagai titik temu dampak negatif dari desentraliasi. Bupati dan DPR dikondisikan menjadi "ata meze" (orang besar) dan berperilaku semacam `raja kecil' yang akhirnya cenderung serakah karena "nakatopi" ('curi terus-menerus seperti tikus ') uang rakyat melalui balas jasa para kontraktor pendukung setianya.

Benar teori sebagian ahli: penguasa itu cenderung korupsi dan pengusaha itu cenderung menyuap. Dengan demikian faktor infrastruktur, faktor kelembagaan dan faktor sosial politik tertentu dapat membawa dampak negatif terhadap kearifan desentralisasi.

Pemimpin Nakatopi, Masyarakat Sipil dan Polri

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, nakatopi atau korupsi eviden menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis.

Korupsi terang- benderang memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok, dan mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Saya memberi apresiasi pada KPK atas tindakan OTT terhadap para pejabat tertentu dari kalangan eksekutif dan legislatif. Saya juga memberi apresiasi pada gerakan masyarakat sipil seperti Forum Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat yang terus memperjuangkan kedaulatan Pantai Pede untuk rakyat kecil dan menolak privatisasi Taman Nasional Komodo. Ini pendekatan yang cukup ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia.

Untuk itu baiklah kita terus meningkatkan standar tata pemerintahan -melalui konstruksi integritas dan verasitas nasional. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa.

Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan ketertiban. Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan dan lumbung damai sejahtera.

Setidaknya dibutuhkan waktu untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas dan verasitas nasional dan regional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif dan bermoral tinggi, dan dengannya berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang menjijikkan.

Mudah-mudahan hal itu termanifestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga Negara dari seluruh penjuru Nusantara, dari berbagai elemen dan strata sosial.

Sehingga jabatan politik apa pun jenisnya, tidak lagi digunakan secara semena-mena untuk memperkaya diri dan kelompok, namun sebagai sarana untuk memperagakan rasa tangggung jawab untuk mengelola keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis nan pancasilais, para politisi dan pejabat negara sesungguhnya bergantung dan berutang dengan suara masyarakat sipil.

Artinya kecerdasan sosial-politik dari masyarakat sipil-lah yang kiranya dapat memaksa para politisi dan pejabat negara di NKRI untuk menahan diri dari praktik nakatopi korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih politisi dan pejabat negara yang memiliki integritas dan verasitas.

Memilih calon pemimpin yang mampu kendali diri dari aktivitas nakatopi dan memilih caleg yang bisa merancang kebijakan ke arah pembangunan manusia yang lebih sejahtera.

Masyarakat sipil yang berani dan cerdas seperti ini akan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai dan memberi ruang lapang bagi pembangunan ekonomi yang pancasilais baik secara potensial dan aktual. Dengan demikian kebijakan dan kearifan desentralisasi mencapai sasarannya di bumi Nusantara.

Selain penguatan masyarakat sipil dan pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh profesionalitas Polri dan TNI sebagai aparat penegak gerakan anti korupsi dan pengayom masyarakat.

Untuk itu Polri sepantasnya dengan tekad yang bulat terus melakukan pengamanan berbagai proses demokrasi melalui operasi "Mantap Praja".

Tentu dengan taktik conditioning pengamanan; bukan conditioning memenangkan kepentingan kelompok dan partai tertentu.

Polri didoakan untuk tetap setia dan waspada mengantisipasi kerawanan pada seluruh gatra kemasyarakatan. Teristimewa pontesi dan aksi kekerasan pada beberapa daerah di negri ini, yang memperlihatkan fenomena ketidakpuasan dan kegaduhan politik dan ekonomi di antara warga bangsa. Merdeka. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved