Opini Pos Kupang

Desentralisasi, Polri dan Pemimpin "Nakatopi"

Desentralisasi di Indonesia konon merupakan pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga

Desentralisasi, Polri dan Pemimpin
Shutterstock
ilustrasi 

Pada tahun 2005 banyak daerah melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang menyebabkan instabilisasi politik di daerah yang membuat enggan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Dalam situasi politik seperti ini, investor lokal memilih menanamkan modalnya pada ekspektasi politik dengan membantu pendanaan kampanye calon-calon kepala daerah, DPR/DPRD dan DPD tertentu. Angan-angannya adalah memperoleh kemenangan dan melaluinya akan memperoleh proyek pembangunan di daerah sebagai imbalannya.

Bagaimana dengan situasi pada tahun sosial politik 2018-2019 dewasa ini? Rasanya pola yang sama terulang. Bukankah Kitab Pengkotbah mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini?

Terus terang kondisi dan motivasi seperti ini menghambat tujuan kemerdekaan, khususnya pembangunan ekonomi untuk kesejateraan seluruh rakyat yang menjadi tujuan nasional melalui kearifan desentralisasi.

Baca: 10 Drakor alias Drama Korea Tentang Percintaan di SMA dan Kampus Terbaik, Asli Bikin Baper

Bagi saya, motivasi pembangunan sejenis ini justru hanya akan memperbesar pengeluaran pemerintah (government expenditure) karena para investor hanya mengerjakan proyek-proyek pemerintah tanpa menciptakan output baru di luar pengeluaran pemerintah (biaya aparatur negara).

Dan celakanya kondisi ini telah terbukti memungkinkan praktik korupsi sebagaimana dibongkar melalui OTT KPK atau gerakan masyarakat sipil yang berjuang melawan kebijakan rezim pemerintahan yang berkolusi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan pengusaha.

Contoh teranyar adalah bagaimana representasi warga Manggarai Barat melalui Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat menolak privatisasi kawasan Taman Nasional Komodo. Hal mana telah diberi rekomendasi oleh Bupati sejak tahun 2015 (Pos Kupang, 7 Agustus 2018).

Mungkin fenomena inilah yang bisa dilihat sebagai titik temu dampak negatif dari desentraliasi. Bupati dan DPR dikondisikan menjadi "ata meze" (orang besar) dan berperilaku semacam `raja kecil' yang akhirnya cenderung serakah karena "nakatopi" ('curi terus-menerus seperti tikus ') uang rakyat melalui balas jasa para kontraktor pendukung setianya.

Benar teori sebagian ahli: penguasa itu cenderung korupsi dan pengusaha itu cenderung menyuap. Dengan demikian faktor infrastruktur, faktor kelembagaan dan faktor sosial politik tertentu dapat membawa dampak negatif terhadap kearifan desentralisasi.

Pemimpin Nakatopi, Masyarakat Sipil dan Polri

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved