Berita Regional

Bebaskan Anak Korban Perkosaan, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Diapresiasi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang akhirnya membebaskan seorang anak korban perkosaan

Bebaskan Anak Korban Perkosaan, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Diapresiasi
KOMPAS.com/RIMA WAHYUNINGRUM
Kelompok Jaringan Muda Setara menggelar aksi solidaritas terhadap korban perkosaan gadis berinisial WA (15) di Jambi. Mereka membuka dukungan petisi tanda tangan di bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (5/8/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi putusan Jambi'>Pengadilan Tinggi Jambi yang akhirnya membebaskan seorang anak korban perkosaan yang sebelumnya dijerat pidana penjara 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Dalam perkara itu, anak tersebut dituntut karena tindakan aborsi. "Hakim pada perkara ini berani untuk mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia, dengan menggunakan ketentuan 'daya paksa' sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP," ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (28/8/2018).

Menurut ICJR, ketika majelis hakim menggunakan alasan daya paksa, terlihat bahwa hakim melihat kasus ini tidak hanya secara hitam putih, melainkan ada ketelitian dalam melihat kondisi korban.

Baca: Polisi Olah TKP di Toko Nagamas di Lembata

"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Anggara menilai, putusan ini dapat dijadikan putusan penting bagi penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Sebab, korban seringkali dipandang tidak seimbang, khususnya bagi perempuan dan untuk kasus seperti aborsi.

Menurut Anggara, melihat kondisi korban yang diduga melakukan tindak pidana, harus dilakukan secara teliti.

Menurut ICJR, hukum harus menjamin rasa keadilan dan melihat kondisi pelaku tindak pidana, apalagi korban yang dianggap melakukan tindak pidana karena terpaksa.

Putusan ini juga dianggap sebagai peringatan bagi polisi, jaksa dan hakim di tingkat pertama, yang dianggap belum fasih melihat ketentuan KUHP, khususnya Pasal 48 KUHP.

Padahal, untuk kasus-kasus seperti ini, penggunaan perspektif dan ketelitian sangat dibutuhkan dari seluruh aparat penegak hukum.

Dalam konteks regulasi, ICJR menekankan pentingnya melihat lagi pengetatan penggunaan pidana aborsi dalam hukum pidana.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved