Berita Kota Kupang

Ombudsman Perwakilan NTT Lakukan Survei Terhadap Sembilan OPD di Kota Kupang

Ombudsman Perwakilan NTT kembali menilai kinerja para kepala daerah di Provinsi NTT menggunakan survei kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP)

Ombudsman Perwakilan NTT Lakukan Survei Terhadap Sembilan OPD di Kota Kupang
POS KUPANG/ALFRED DAMA
Darius Beda Daton 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Ombudsman Perwakilan NTT kembali menilai kinerja para kepala daerah di Provinsi NTT dengan menggunakan survei kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP). Selain menggunakan survei, Ombudsman Perwakilan NTT juga menggunakan statistik pengaduan masyarakat dalam satu tahun untuk melihat kinerja para kepala daerah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton kepada Pos Kupang di ruang kerjannya, Senin (27/8/2018) siang.

Baca: Dana Rp 5,1 Miliar untuk Pengamanan Pilkada di Ende. Masih Sisa Rp 1,5 Miliar

Darius mengatakan, penilaian kinerja pemerintah dilakukan melalui survei kepatuhan SPP dan juga menerima pengaduan masyarakat khusus kepada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan sekretariat pemerintahan Kota Kupang pada tahun 2018.

“ Ada beberapa indikator yang menjadi acuan kami dalam menilai kinerja kepala daerah. Pertama kami gunakan statistik pengaduan masyarakat dalam satu tahun. Jadi berapa orang yang mengadu, substansi persoalannya apa saja, pasti diketahui disana,” ungkapnya.

Kedua, jelas Darius, yang menjadi indikator dalam menilai kinerja pemerintah yaitu hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik oleh penyelenggara di Lingkungan sekretariat pemerintahan Kota Kupang.

“ Jadi kami melakukan survei di sembilan OPD di lingkungan sekretariat pemerintahan Kota Kupang. Dan setiap tahun kami terus melakukan survei kepada sembilan OPD itu,” jelas Darius.

Darius mengatakan, kesembilan OPD yang dilkukan survei kepatuhan SPP oleh Ombudsman Perwakilan NTT yakni Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, jelas Darius, pihaknya juga melakukan survei kepatuhan SPP tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Darius menjelaskan, ada payung hukum yang menjadi dasar Ombudsman Perwakilan NTT melakukan survei kepatuhan SPP. Dasar hukum tersebut termuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tahun 2018.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help