Opini Pos Kupang

Mewujudkan Kebaikan Bersama, Artikel Menarik dari Wakil Bupati Manggarai Barat

Namun pertanyaannya, apakah peran perempuan hanya sebatas sebagai pendamping dan dalam keluarga saja? Adakah

Mewujudkan Kebaikan Bersama, Artikel Menarik dari Wakil Bupati Manggarai Barat
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Wakil Bupati (Wabup) Mabar, Maria Geong 

Oleh: Maria Geong, Ph.D
Wakil Bupati Manggarai Barat

POS-KUPANG.COM - Harvard Business School pada tahun 2000-an pernah melakukan penelitian terhadap orang-orang (pria) sukses di dunia. Dari penelitian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa kesuksesan seorang pria sangat ditentukan oleh dukungan perempuan yang mendampinginya.

Penelitian ini seakan mengamini sebuah ungkapan yang berkembang di tengah masyarakat kita bahwa "Di balik seorang pria sukses, pasti ada seorang perempuan hebat".

Namun pertanyaannya, apakah peran perempuan hanya sebatas sebagai pendamping dan dalam keluarga saja? Adakah kesempatan bagi perempuan untuk berperan lebih besar lagi?

Tulisan ini ingin memberikan gambaran tentang kesempatan besar yang dimiliki perempuan untuk berkiprah di bidang politik dan bagaimana memanfaatkannya.

Hak dan Citra Politik di Mata Perempuan
Eksistensi hak politik perempuan dalam sejarahnya tidak terlepas dari adanya jaminan negara atas kebebasan warga negaranya untuk terlibat dalam persoalan politik.

Di Indonesia misalnya, jaminan negara terhadap hak politik warga negara termasuk perempuan dapat kita lihat mulai dari UUD 1945, yaitu pada Bab VA pasal 28 huruf A-J.

Selain itu, dalam UU Partai Politik juga diatur ketentuan tentang 30% kepengurusan parpol adalah perempuan. Demikian pula dalam UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan juga tentang keterwakilan perempuan.

Indonesia juga telah meratifikasi dua konvensi internasional tentang perempuan. Pertama, Konvensi Internasional Hak Politik Perempuan yang telah diratifikasi DPR menjadi UU No. 68 tahun 1958.

Kedua, Konvensi Internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1984.

Dari paparan di atas terlihat bahwa secara de jure perempuan Indonesia telah dijamin hak-hak politiknya. Namun secara de facto harus diakui bahwa keterlibatan perempuan masihlah belum banyak. Jika kita bandingkan antara jumlah tokoh politik perempuan terhadap populasi perempuan, maka persentasenya sangatlah kecil.

Demikian juga dari sekian banyak caleg perempuan yang terdaftar di KPU/D, saya yakin sangat sedikit yang didaftar atas kemauan sendiri dibandingkan mereka yang sengaja dipinang untuk memenuhi ketentuan perundangan.

Nah, mengapa partisipasi perempuan dalam politik sangat kecil? Paling tidak, ada lima hambatan kultural dan struktural. Pertama, perempuan umumnya menganggap bahwa politik itu kotor, penuh konflik dan kekerasan.

Kedua, masyarakat umumnya juga beranggapan bahwa politik (kekuasaan) adalah wilayah maskulin, sementara perempuan adalah objek dan subordinasi dari kekuasaan yang maskulin itu. Peran perempuan ada pada wilayah domestik seperti mengurus rumah tangga sementara politik yang berada pada wilayah publik adalah domain laki-laki.

Ketiga, adanya hambatan sosial ekonomi. Sistem pemilihan langsung saat ini, suka tidak suka membuat kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan seseorang dalam pemilu. Hal ini membuat sebagian besar perempuan enggan untuk terlibat karena harus mengorbankan dana yang besar.

Selain itu, terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi, serta beban ganda yang dimiliki perempuan antara tugas sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban profesionalnya juga turut mempengaruhi pilihan perempuan untuk tidak terlibat dalam politik.

Keempat, faktor yang bersifat situasional seperti sifat keibuan. Tanggung jawab akan anak-anak di rumah tampaknya menjadi rintangan yang paling serius bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Akibatnya, perempuan cenderung enggan ketika disodori jabatan-jabatan politik karena dianggap akan mengorbankan tanggung jawabnya kepada anak-anak.

Kelima, adanya ketidakpercayaan dari kaum perempuan sendiri terhadap kemampuan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Seringkali omongan, cibiran, bahkan gosip sesama perempuan membuat beberapa di antara mereka akhirnya patah semangat dan mengurungkan niatnya untuk terjun dalam dunia politik.

Mewujudkan Kebaikan Bersama

Agar keluar dari keterbatasan itu, kaum feminist umumnya sependapat bahwa hal itu
harus dimulai dari dan oleh perempuan itu sendiri.

Cheris Kramarae, sosiolog dari Universitas Illinois mengatakan bahwa perempuan tidaklah sebebas laki-laki untuk mengatakan apa, kapan dan di mana mereka menginginkan, karena kata-kata dan norma yang mereka gunakan telah diformulasi oleh kelompok laki-laki yang dominan.

Oleh karena itu, untuk mengatasinya, perempuan sendiri harus mentransformasi cara mereka menjadi cara-cara yang dapat diterima oleh laki-laki.

Mengharapkan "belas kasihan" dari laki-laki untuk mengubah kultur serta sistem sosial yang patriarki membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan mustahil.

Karena itu, perempuan sendiri yang harus memperjuangkan kepentingannya. Dan perempuan punya peluang itu dari kesempatan yang disediakan oleh arus demokrasi dan kebebasan yang telah dijamin oleh negara.

Persoalannya, bagaimana memanfaatkannya? Pertama, perempuan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik. Politik secara sederhana adalah cara atau strategi yang dipakai oleh warga negara untuk memperoleh kekuasaan.

Namun, politik juga adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles). Politik juga adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat (Joice Mitchel).

Jadi, politik sesungguhnya tidak hanya soal memperoleh kekuasaan tetapi juga bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah atau usaha untuk membuat sesuatu yang baik bagi kepentingan umum. Dengan demikian, sesungguhnya politik itu baik. Yang kotor adalah perilaku-perilaku politik yang tidak didasarkan pada kepentingan umum atau yang menggunakan cara-cara manipulatif.

Kedua, setelah paham bahwa politik itu seyogyanya baik, maka perempuan harus ikut terlibat di dalamnya. Perempuan harus terlibat untuk memastikan bahwa produk-produk dari politik seperti peraturan, kebijakan, atau sosok calon yang kita pilih adalah benar-benar yang berpihak kepada kepentingan umum.

Untuk itu, perempuan tidak harus menjadi anggota DPRD atau menjadi bupati walaupun itu mungkin saja. Perempuan bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa misalnya agar lebih berkeadilan. Atau menyuarakan ketidakbecusan pengelolaan sekolah di kampungnya dan sebagainya.

Ketiga, keterlibatan perempuan akan semakin powerfull jika itu dilakukan dalam dan melalui kelompok atau jaringan kerjasama kelompok. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa perjuangan akan mempunyai kekuatan menekan jika dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah wadah organisasi.

Organisasi pergerakan seperti Budi Utomo atau KAMMI adalah contoh-contohnya. Oleh karena itu, perempuan juga disarankan untuk aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperjuangkan kepentingannya.

Lebih dari itu, panggilan diri perempuan untuk terlibat dalam politik haruslah selalu dilandasi kemauan untuk menciptakan kehidupan bersama yang semakin baik. Perempuan harus merasa terpanggil ketika melihat berbagai persoalan atau keprihatinan di tengah masyarakat dan berusaha memperbaikinya.

Caranya, mulai dari usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan di kampung, desa, dan seterusnya. Dengan keterlibatan seperti ini, perempuan sudah memberikan kontribusinya untuk mewujudkan kebaikan bersama yang menjadi hakikat dari politik itu. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help