Opini Pos Kupang

Mewujudkan Kebaikan Bersama, Artikel Menarik dari Wakil Bupati Manggarai Barat

Namun pertanyaannya, apakah peran perempuan hanya sebatas sebagai pendamping dan dalam keluarga saja? Adakah

Mewujudkan Kebaikan Bersama, Artikel Menarik dari Wakil Bupati Manggarai Barat
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Wakil Bupati (Wabup) Mabar, Maria Geong 

Dari paparan di atas terlihat bahwa secara de jure perempuan Indonesia telah dijamin hak-hak politiknya. Namun secara de facto harus diakui bahwa keterlibatan perempuan masihlah belum banyak. Jika kita bandingkan antara jumlah tokoh politik perempuan terhadap populasi perempuan, maka persentasenya sangatlah kecil.

Demikian juga dari sekian banyak caleg perempuan yang terdaftar di KPU/D, saya yakin sangat sedikit yang didaftar atas kemauan sendiri dibandingkan mereka yang sengaja dipinang untuk memenuhi ketentuan perundangan.

Nah, mengapa partisipasi perempuan dalam politik sangat kecil? Paling tidak, ada lima hambatan kultural dan struktural. Pertama, perempuan umumnya menganggap bahwa politik itu kotor, penuh konflik dan kekerasan.

Kedua, masyarakat umumnya juga beranggapan bahwa politik (kekuasaan) adalah wilayah maskulin, sementara perempuan adalah objek dan subordinasi dari kekuasaan yang maskulin itu. Peran perempuan ada pada wilayah domestik seperti mengurus rumah tangga sementara politik yang berada pada wilayah publik adalah domain laki-laki.

Ketiga, adanya hambatan sosial ekonomi. Sistem pemilihan langsung saat ini, suka tidak suka membuat kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan seseorang dalam pemilu. Hal ini membuat sebagian besar perempuan enggan untuk terlibat karena harus mengorbankan dana yang besar.

Selain itu, terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi, serta beban ganda yang dimiliki perempuan antara tugas sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban profesionalnya juga turut mempengaruhi pilihan perempuan untuk tidak terlibat dalam politik.

Keempat, faktor yang bersifat situasional seperti sifat keibuan. Tanggung jawab akan anak-anak di rumah tampaknya menjadi rintangan yang paling serius bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Akibatnya, perempuan cenderung enggan ketika disodori jabatan-jabatan politik karena dianggap akan mengorbankan tanggung jawabnya kepada anak-anak.

Kelima, adanya ketidakpercayaan dari kaum perempuan sendiri terhadap kemampuan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Seringkali omongan, cibiran, bahkan gosip sesama perempuan membuat beberapa di antara mereka akhirnya patah semangat dan mengurungkan niatnya untuk terjun dalam dunia politik.

Mewujudkan Kebaikan Bersama

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved