Berita Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang Raih Opini WDP LHP 2017 dari BPK RI

Pemerintah Kabupaten Kupang dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT meraih opini WDP

Kabupaten Kupang Raih Opini WDP LHP 2017 dari BPK RI
POS KUPANG/EDY HAYON
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosep Lede 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI----Pemerintah Kabupaten Kupang dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan NTT meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Atas opini WDP ini, Lembaga DPRD Kabupaten Kupang meminta pemerintah untuk dalam jangka waktu 60 hari menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terutama penyelesaian aset-aset.

Baca: Dana Rp 5,1 Miliar untuk Pengamanan Pilkada di Ende. Masih Sisa Rp 1,5 Miliar

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede kepada wartawan di Oelamasi, Senin (27/8/2018),  mengatakan, dalam paripurna istimewa yang digelar saat ini, dewan menerima LHP tahun 2017 yang diberikan BPK RI kepada Pemkab Kupang.

Dari LHP yang ada itu raihan opini WDP seperti halnya LHP tahun 2016. Pada tahun 2016 itu, katanya, ada 7 rekomendasi yang diberikan BPK RI tetapi sudah ditindaklanjuti sebagiannya menyisahkan tiga rekomendasi salah satunya soal aset.

"Kita sudah terima LHP tahun 2017 yang merupakan hasil pemeriksaan BPK RI. Disitu raihan opini WDP dengan tiga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah salah satunya soal aset.

Kita sudah minta pemerintah agar dalam waktu 60 hari menindaklanjuti rekomendasi itu terutama soal aset. Kita tahu bersama ada banyak aset Kabupaten Kupang yang ada di wilayah Kota Kupang yang penyelesaiannya terkatung-katung sampai sekarang," jelasnya.

Sebelumnya Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrik Paut (kini sudah mundur karena maju pilkada, Red)  mewanti-wanti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait raihan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang sudah diraih saat ini.

Seluruh OPD harus bekerja keras untuk tertib dalam pengelolaan anggaran sehingga opini WDP itu tetap dipertahankan dan tidak ada lagi disclaimer.

Hendrik Paut menyampaikan hal ini saat memimpin rapat realisasi Fisik Keuangan bersama para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Rabu (15/11/2017) lalu. Rapat ini dihadiri seluruh pimpinan OPD termasuk Assisten I, Rima Salean, Asisten III, Victoria Kanahebi.

Dikatakannya, keberhasilan pengelolaan keuangan secara baik di tingkat OPD memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah.

Setiap pribadi terkhusus pimpinan OPD harus mempunyai komitmen bersama dalam memajukan daerah dengan melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab. Kepada OPD yang berhasil memiliki persentase yang baik Sekda Paut memberikan apresiasi dan berharap hingga akhir tahun semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan tuntas.

Selain itu, kata Hendrik, kepada OPD yang persentasenya masih sangat rendah diharapkan terus berbenah dan mencari solusi terbaik guna memaksimalkan kinerja. (*)



Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved