Berita Kota Kupang

Ini Lima OPD di Kota Kupang yang Tingkat Kepatuhan Rendah

lima dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah lingkungan sekretariat Pemkot Kupang dilakukan survei Ombudsman Perwakilan NTT berada pada zona merah

Ini Lima OPD di Kota Kupang yang Tingkat Kepatuhan Rendah
pos kupang.com, gecio viana
Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya di Jl Veteran, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Selasa (31/7/2018) siang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Sebanyak lima dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan sekretariat pemerintah Kota Kupang yang dilakukan survei oleh Ombudsman Perwakilan NTT berada pada zona merah atau memperoleh tingkat kepatuhan terendah.

Kelima OPD di Kota Kupang yang berada pada zona merah atau tingkat kepatuhannya rendah diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Baca: Tim KPU Turun ke Desa-Desa Pantau Pengumuman DPT

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton kepada Pos Kupang di ruang kerjannya, Senin (27/8/2018) siang.

Darius mengatakan, dari Sembilan OPD di lingkungan sekretariat pemerintahan Kota Kupang yang dilakukan survei, hanya ada satu OPD yang berada pada zona hijau aau tingkat kepatuhannya tinggi. OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Sedangkan dua OPD lainnya, jelas Darius, berada pada zona kuning atau tingkat kepatuhannya tinggi. Dua OPD itu diantaranya Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan.

“ Jadi untuk sembilan OPD yang kita lakukan survei, sebagian besar OPD berada pada zona merah. Lima OPD berada di zona merah atau tingkat kepatuhannya rendah. Kita hanya satu OPD yang tingkat kepatuhannya tinggi. Sementara dua OPD tingkat kepatuhannya sedang,” jelas Darius.

Darius menjelaskan, ada Sembilan variable penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman {erwakilan NTT. Kesembilan variable penilaian itu yakni, standar pelayanan publik, maklumat layanan, system informasi pelayanan publik, sarana dan praserana dan fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motto pelayanan, dan atribut.

Kesimpulan sementara yang diambil berdasarkan hasil survei kepatuhan SPP di Sembilan OPD di Kota Kupang, jelas Darius, pertama kemungkinan besar pada Zona Merah atau Tingkat Kepatuhan Rendah, dan kedua masih banyak OPD belum menyusun, menetapkan dan mempublikasikan stadar pelayanan.

Ketiga, jelas Darius, masih Banyak OPD belum menginformasikan secara terbuka komponen-komponen utama penilaian berupa persyaran, mekanisme, jangka waktu, produk, pengelolaan pengaduan, survey kepuasan masyarakat, maklumat pelayanan, visi misi dan moto pelayanan.

Keempat dan kelima, kata Darius, masih banyak OPD belum memiliki system informasi pelayanan berupa leaflet/booklet/brosur, dan lain-lain atas produk yang diterbitkan, dan masih banyak OPD belum memperhatikan pelayanan bagi penyandang berkebutuhan khusus. (*)

 

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved