Berita Internasional

Pangkas Dana Bantuan untuk Gaza, AS Disebut Memeras Palestina

Amerika Serikat dituduh tengah melakukan pemerasan terhadap Palestina, setelah keputusannya memangkas dana bantuan untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pangkas Dana Bantuan untuk Gaza, AS Disebut Memeras Palestina
KOMPAS.com/ABBAS MOMANI/AFP
Warga Palestina bentrok dengan petugas keamanan Israel dalam aksi protes yang terjadi di Tepi Barat, Senin (11/12/2017). 

POS-KUPANG.COM | RAMALLAH - Amerika Serikat dituduh tengah melakukan pemerasan terhadap Palestina, setelah keputusannya memangkas dana bantuan untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang pejabat senior sekaligus anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi, Sabtu (25/8/2018).

"Pemerintah AS sedang menunjukkan penggunaan pemerasan murahan sebagai alat politik," kata Ashrawi dilansir AFP.

Baca: Ini Pesan Terakhir McCain kepada Gedung Putih

"Rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak akan terintimidasi dan tidak akan menyerah pada paksaan. Hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual," lanjutnya menegaskan.

Sebelumnya, pada Jumat (24/8/2018), AS telah mengumumkan pemotongan dana bantuan untuk wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat sebesar lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp 2,9 triliun).

Langkah pemotongan itu diambil setelah Kementerian Luar Negeri meninjau apakah bantuan tersebut sesuai dengan arah kebijakan AS dan keinginan para pembayar pajak.

Pemotongan itu dilakukan atas arahan Presiden Donald Trump. Selanjutnya anggaran akan diarahkan untuk proyek prioritas tinggi di tempat lain.

Keputusan itu menjadi pukulan berat bagi Palestina, namun Ashrawi bersikeras rakyat Palestina yang selama ini telah hidup di bawah pendudukan Israel, tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan hak-hak mereka.

"Tidak ada kemuliaan dalam terus-menerus mengintimidasi dan menghukum orang di bawah pendudukan."

"Pemerintah AS telah menunjukkan kekejaman tekad dalam persekongkolannya dengan pendudukan Israel dan tindakannya mencuri tanah dan kekayaannya."

"Dan sekarang mereka menggunakan kekejaman ekonomi dengan menghukum para korban pendudukan di Palestina," kata Ashrawi.

Kekecewaan juga disampaikan perwakilan PLO di Washington, Husam Zomlot, yang menyebut pemerintah AS telah meruntuhkan upaya, visi dan keterlibatan yang telah dibangun selama berpuluh-puluh tahun di Palestina.

"Setelah Yerusalem dan UNRWA, ini adalah konfirmasi lain bahwa AS telah meninggalkan solusi dua negara dan sepenuhnya mendukung agenda anti-perdamaian Netanyahu," katanya.

Bulan Januari lalu, Pemerintah AS juga telah memangkas pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA. Sebelumnya pada Desember 2017, Trump juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan setelahnya Palestina telah memutus kontak dengan Washington dan menganggap AS tidak bisa lagi menjadi mediator yang tidak memihak dalam proses perdamaian. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help