Opini Pos Kupang

Merindukan Policy Maker Pendidikan yang Kuat

Lalu, apa artinya ini? Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghalusan (peredaman emosi) untuk mengantisipasi

Merindukan Policy Maker Pendidikan yang Kuat
Net
Ilustrasi 

Oleh Willem B Berybe
Mantan guru, tinggal di BTN Kolhua Kupang

POS-KUPANG.COM - Sejak dua tahun terakhir, Kemendiknas tidak lagi mengumumkan hasil UN dalam kategori peringkat nasional untuk seluruh provinsi.

"Walaupun tidak dibuat peringkat secara nasional, pemerintah pusat tetap akan membuat pemetaan hasil nilai di setiap daerah. Pemerintah pusat akan membuat kategori atau klasifikasi dan pengelompokan nilai. Jadi, tidak akan dibuat peringkat karena ada provinsi yang akan protes", demikian berita Pos Kupang, 4 Mei 2018.

Lalu, apa artinya ini? Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghalusan (peredaman emosi) untuk mengantisipasi reaksi sentimental di tengah masyarakat.

Kita masih ingat bagaimana reaksi keras masyarakat NTT ketika prestasi akademik provinsi ini (nilai hasil belajar siswa) dituding sebagai penyebab merosotnya ranking Indonesia di panggung internasional.

Baca: Ramalan Zodiak Hari ini Sabtu 25 Agustus-Pisces Alami Keajaiban, Aquarius Dapat Kejutan Bahagia

Ketika peringkat bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putra/i, ganda putra/i melorot jauh dari negara-negara raksasa bulu tangkis dunia dewasa ini, para ofisial, atlet, pelatih, pembina, penanggung jawab klub tetap berjuang dan berusaha bangkit kembali.

Segala pikiran dan tenaga termasuk kajian secara ilmiah mengejar ketertinggalan peringkat dicurahkan dan dilakukan.

Mereka tahu persis, melihat langsung perolehan poin-poin kelemahan namun mereka juga terima dan mengakui semua itu dengan lapang dada dan sportif. Ilustrasi komparatif ini mau mengatakan bahwa pelatih (baca: guru di sekolah) tidak sendirian di lapangan. Dalam dunia pendidikan juga bisa demikian.

Jika fakta dan realitas hasil pendidikan kita tetap dibungkus dan tak diapa-apakan tanpa sebuah tindakan folow-up (melihat, mengkaji, menganalisa, mencari jalan keluar) maka jangan harap akan terjadi perubahan dan kemajuan.

Kedudukan UN dalam proses pendidikan di Indonesia tetap menjadi barometer profil pendidikan nasional meski kalangan tertentu menegasikannya. Bagi sekolah-sekolah yang berkomitmen tinggi terhadap mutu pendidikan melalui jalur UN tetap menempatkannya sebagai alat ukur kemajuan prestasi sekolah mereka. Dalam evaluasi pendidikan terdapat dua pelaksanaan ujian secara internal dan eksternal.

Baca: 10 Drakor alias Drama Korea Tentang Percintaan di SMA dan Kampus Terbaik, Asli Bikin Baper

Secara internal (otoritas sekolah) mencakup ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester, kenaikan kelas, try out UN dan ujian akhir sekolah. UN masuk unsur eksternal karena dilakukan oleh pemerintah/negara yang punya kewenangan untuk melakukan itu.

Dalam praktiknya, instrumen UN (soal-soal) disusun berdasarkan standar nasional. Bukan klasifikasi sangat sukar dan absolut atau di luar kisi-kisi materi ujian nasional untuk paket soal.

Mutu dan kondisi sekolah yang tidak merata selalu menjadi argumentasi klasik. Faktor kompetensi guru, buku, bahan ajar, meja, kursi, disparitas potensi intelektual anak didik, letak sekolah nun jauh di pedesaan, kesejahteraan guru, dan seterusnya selalu saja dinyanyikan. Haruskah kita terus berdalih seperti ini dan sampai kapan?

Persoalan kondisi sekolah-sekolah di lapangan seperti ini harus menjadi perhatian serius pemegang kekuasaan di daerah. Bukan UN yang dijadikan kambing hitam.
Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya policy maker pendidikan yang kuat untuk diimplementasikan ke level kabupaten/kota bahkan kecamatan.

Baca: Army Salfok dengan Baju Yang Dipakai Suga BTS dalam Rilis MV IDOL

Mutu pendidikan seyogianya terlihat di kabupaten/kota. Provinsi (Dinas Pendidikan) berperan sebagai koordinator, supervisor, motivator, elaborator isi pendidikan nasional seperti standar pendidikan nasional (SPN) di antaranya kurikulum. Semua itu diimplementasikan ke seluruh wilayah provinsi.

Salah satu tujuan otonomi daerah ialah memberi wewenang (kekuasaan) penuh kepada setiap kabupaten/kota untuk membangun, mengelola, memajukan daerah tak terkecuali sektor pendidikan. Itu berarti sektor ini langsung berurusan dengan penanganan sekolah-sekolah.

Jika total jumlah sekolah di sebuah daerah, katakan saja, 300 buah (150 SD/sederajat, 100 SMP/sederajat, 40 SMA/sederajat, 10 SMK) maka jelas parameter maju mundurnya pendidikan di daerah tersebut dilihat (diukur) secara komprehensif pada performa sekolah-sekolah itu.

Apa yang telah, belum atau tidak dicapai. Profil inilah selanjutnya dipakai provinsi sebagai indikator kondisi pendidikan empiris. Dan, pada akhirnya ke tingkat nasional. Semua ini kembali terfokus pada provinsi yang membawahi seluruh kabupaten dan kota.

Pertanyaannya, siapa policy maker pendidikan itu? Siapa sebenarnya yang membuat keputusan politik pendidikan di daerah? Dua pertanyaan ini sering menghantui nurani dan penulis coba menyajikan ulasannya berikut ini.

Pertama, seorang gubernur adalah orang pertama yang bertanggungjawab atas kemajuan pendidikan di daerahnya.

Jauh sebelum dilantik semestinya sudah ada konsep apa dan bagaimana pendidikan di provinsinya harus dibangun dan diarahkan dengan sebuah target tertentu dan jelas.

Politik pembangunan pendidikan perlu dirumuskan secara tepat dan dicanangkan agar masyarakat, seluruh stakeholder pendidikan dan unsur pemerintah paham dan sadar untuk mewujudkannya.

El Tari pernah menetapkan politik pembangunan NTT dengan tagline "Tanam, sekali lagi tanam". Tujuan jelas, mengembalikan keunggulan NTT sebagai provinsi agraris untuk mengatasi kelaparan dan merosotnya produksi pertanian dan perkebunan. El Tari dinilai sangat berhasil.

"Sebaiknya fokus pembangunan pendidikan di NTT adalah memperkuat dan meningkatkan mutu sekolah dasar (SD)" demikian sebagian pernyataan yang dilontarkan pakar pendidikan asal NTT Dr. Daniel Dakidhae di Jakarta (Pos Kupang, 8/10/2008).

Jepang maju pesat akibat politik pendidikan yang dijalankan bahwa "pendidikan di SD sangat penting" (Kompas, 2 Mei 1998). Pada masa pemerintahan George Bush bersama Menteri Pendidikan meluncurkan gerakan " Science for All Americans" (Drs. Hiskia Achmad: Antisipasi Kurikulum Baru, Himpunan Kimia Indonesia, bahan Seminar Nasional, Malang (2003).

Tujuannya, orang Amerika harus bebas dari buta sains. Contoh-contoh ini tidak dimaksudkan ditransfer secara bulat ke daerah kita tetapi mengapa sampai "politik pendidikan" itu ditetapkan oleh negara atau pengamat pendidikan tersebut.

Sebagai kepala wilayah pemerintahan, seorang gubernur dituntut memiliki kemauan politik (political will) demi kemajuan pendidikan di daerahnya. Mengapa? Secara moral dan etika, dia akan mempertanggungjawabkan keberhasilan pendidikan tersebut di forum nasional. Tidak heran jika ada gubernur yang layak diberikan tanda penghargaan oleh presiden lantaran keberhasilannya di sektor pendidikan.

Kedua, Kepala daerah (bupati/wali kota) harus juga memiliki kemauan politik yang sama untuk menjabarkan dan menerapkan education policy (politik pendidikan) tingkat provinsi di lapangan.

Karena sang bupati/walikota sangat paham dan menguasai kondisi persekolahan di wilayahnya maka bukan tidak boleh ada komitmen politik pendidikan yang mempertajam wujud pelaksanaan politik pendidikan yang diturunkan dari atas (provinsi) berdasarkan karakter, kondisi, dan potensi daerah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/kota selaku tangan kanan bupati/walikota yang menangani pendidikan dituntut memiliki kapasitas dan wawasan pengelolaan pendidikan serta keberanian untuk mengambil keputusan.

Konsep TQM (total quality management) yang sangat mendunia dan merupakan acuan berbagai bidang kehidupan abad ini sudah merembes ke dunia pendidikan.

"The institution must periodically reassess its aims and contitunually evaluate the activities critical to the institution's continual success" (Sallis, 1993), bahwa sebuah institusi (lembaga) harus melakukan penilaian ulang terhadap tujuan-tujuannya secara periodik dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis terhadap keberlanjutan keberhasilan institusi secara terus menerus.

Pandangan Sallis ini amat urgen untuk diterapkan di bidang pendidikan dalam sebuah daerah (kabupaten/kota/provinsi). Provinsi NTT sudah memiliki gubernur terpilih pasca Pilkada lalu.

Akankah ada terobosan baru, sebuah politik pendidikan yang tegas dan kuat untuk melakukan perubahan lima tahun ke depan? Ataukah, sebaliknya it would be out of big concerns. Ya, kita tunggu.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help