Opini Pos Kupang

Merindukan Policy Maker Pendidikan yang Kuat

Lalu, apa artinya ini? Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghalusan (peredaman emosi) untuk mengantisipasi

Merindukan Policy Maker Pendidikan yang Kuat
Net
Ilustrasi 

Jauh sebelum dilantik semestinya sudah ada konsep apa dan bagaimana pendidikan di provinsinya harus dibangun dan diarahkan dengan sebuah target tertentu dan jelas.

Politik pembangunan pendidikan perlu dirumuskan secara tepat dan dicanangkan agar masyarakat, seluruh stakeholder pendidikan dan unsur pemerintah paham dan sadar untuk mewujudkannya.

El Tari pernah menetapkan politik pembangunan NTT dengan tagline "Tanam, sekali lagi tanam". Tujuan jelas, mengembalikan keunggulan NTT sebagai provinsi agraris untuk mengatasi kelaparan dan merosotnya produksi pertanian dan perkebunan. El Tari dinilai sangat berhasil.

"Sebaiknya fokus pembangunan pendidikan di NTT adalah memperkuat dan meningkatkan mutu sekolah dasar (SD)" demikian sebagian pernyataan yang dilontarkan pakar pendidikan asal NTT Dr. Daniel Dakidhae di Jakarta (Pos Kupang, 8/10/2008).

Jepang maju pesat akibat politik pendidikan yang dijalankan bahwa "pendidikan di SD sangat penting" (Kompas, 2 Mei 1998). Pada masa pemerintahan George Bush bersama Menteri Pendidikan meluncurkan gerakan " Science for All Americans" (Drs. Hiskia Achmad: Antisipasi Kurikulum Baru, Himpunan Kimia Indonesia, bahan Seminar Nasional, Malang (2003).

Tujuannya, orang Amerika harus bebas dari buta sains. Contoh-contoh ini tidak dimaksudkan ditransfer secara bulat ke daerah kita tetapi mengapa sampai "politik pendidikan" itu ditetapkan oleh negara atau pengamat pendidikan tersebut.

Sebagai kepala wilayah pemerintahan, seorang gubernur dituntut memiliki kemauan politik (political will) demi kemajuan pendidikan di daerahnya. Mengapa? Secara moral dan etika, dia akan mempertanggungjawabkan keberhasilan pendidikan tersebut di forum nasional. Tidak heran jika ada gubernur yang layak diberikan tanda penghargaan oleh presiden lantaran keberhasilannya di sektor pendidikan.

Kedua, Kepala daerah (bupati/wali kota) harus juga memiliki kemauan politik yang sama untuk menjabarkan dan menerapkan education policy (politik pendidikan) tingkat provinsi di lapangan.

Karena sang bupati/walikota sangat paham dan menguasai kondisi persekolahan di wilayahnya maka bukan tidak boleh ada komitmen politik pendidikan yang mempertajam wujud pelaksanaan politik pendidikan yang diturunkan dari atas (provinsi) berdasarkan karakter, kondisi, dan potensi daerah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/kota selaku tangan kanan bupati/walikota yang menangani pendidikan dituntut memiliki kapasitas dan wawasan pengelolaan pendidikan serta keberanian untuk mengambil keputusan.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help