Opini Pos Kupang

Merindukan Policy Maker Pendidikan yang Kuat

Lalu, apa artinya ini? Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghalusan (peredaman emosi) untuk mengantisipasi

Merindukan Policy Maker Pendidikan yang Kuat
Net
Ilustrasi 

Secara internal (otoritas sekolah) mencakup ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester, kenaikan kelas, try out UN dan ujian akhir sekolah. UN masuk unsur eksternal karena dilakukan oleh pemerintah/negara yang punya kewenangan untuk melakukan itu.

Dalam praktiknya, instrumen UN (soal-soal) disusun berdasarkan standar nasional. Bukan klasifikasi sangat sukar dan absolut atau di luar kisi-kisi materi ujian nasional untuk paket soal.

Mutu dan kondisi sekolah yang tidak merata selalu menjadi argumentasi klasik. Faktor kompetensi guru, buku, bahan ajar, meja, kursi, disparitas potensi intelektual anak didik, letak sekolah nun jauh di pedesaan, kesejahteraan guru, dan seterusnya selalu saja dinyanyikan. Haruskah kita terus berdalih seperti ini dan sampai kapan?

Persoalan kondisi sekolah-sekolah di lapangan seperti ini harus menjadi perhatian serius pemegang kekuasaan di daerah. Bukan UN yang dijadikan kambing hitam.
Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya policy maker pendidikan yang kuat untuk diimplementasikan ke level kabupaten/kota bahkan kecamatan.

Baca: Army Salfok dengan Baju Yang Dipakai Suga BTS dalam Rilis MV IDOL

Mutu pendidikan seyogianya terlihat di kabupaten/kota. Provinsi (Dinas Pendidikan) berperan sebagai koordinator, supervisor, motivator, elaborator isi pendidikan nasional seperti standar pendidikan nasional (SPN) di antaranya kurikulum. Semua itu diimplementasikan ke seluruh wilayah provinsi.

Salah satu tujuan otonomi daerah ialah memberi wewenang (kekuasaan) penuh kepada setiap kabupaten/kota untuk membangun, mengelola, memajukan daerah tak terkecuali sektor pendidikan. Itu berarti sektor ini langsung berurusan dengan penanganan sekolah-sekolah.

Jika total jumlah sekolah di sebuah daerah, katakan saja, 300 buah (150 SD/sederajat, 100 SMP/sederajat, 40 SMA/sederajat, 10 SMK) maka jelas parameter maju mundurnya pendidikan di daerah tersebut dilihat (diukur) secara komprehensif pada performa sekolah-sekolah itu.

Apa yang telah, belum atau tidak dicapai. Profil inilah selanjutnya dipakai provinsi sebagai indikator kondisi pendidikan empiris. Dan, pada akhirnya ke tingkat nasional. Semua ini kembali terfokus pada provinsi yang membawahi seluruh kabupaten dan kota.

Pertanyaannya, siapa policy maker pendidikan itu? Siapa sebenarnya yang membuat keputusan politik pendidikan di daerah? Dua pertanyaan ini sering menghantui nurani dan penulis coba menyajikan ulasannya berikut ini.

Pertama, seorang gubernur adalah orang pertama yang bertanggungjawab atas kemajuan pendidikan di daerahnya.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help