Opini Pos Kupang

Demitologisasi dan Desakralisasi Persatuan

Bandingkan dengan kebanyakan negara bekas jajahan lain di dunia yang tetap menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi.

Demitologisasi dan Desakralisasi Persatuan
net
Bendera Merah Putih 

Oleh Tony Kleden
Wartawan, tinggal di Kupang

POS-KUPANG.COM - Tidak seperti negara-negara bekas jajahan lain di dunia, Indonesia memiliki semacam historical blessing dari masa penjajahannya.

Berkat sejarah itu adalah roh persatuan yang mengatasi segala sentimen, baik itu suku, agama, ras maupun golongan. Penggunaan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa resmi di masa perjuangan dan kemudian menjadi bahasa nasional adalah eksplisitasi paling jelas dari roh persatuan itu.

Bandingkan dengan kebanyakan negara bekas jajahan lain di dunia yang tetap menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi.

Baca: 10 Drakor alias Drama Korea Tentang Percintaan di SMA dan Kampus Terbaik, Asli Bikin Baper

Ini tidak cuma mengekalkan dominasi penjajah melalui kebudayaan dalam hal ini bahasa, tetapi sekaligus memperlihatkan lemahnya semangat persatuan.

Pada awal kemerdekaan mestinya suku Jawa dapat memaksakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional dan budaya Jawa sebagai kebudayaan nasional.

Atau orang Sumatera sangat mungkin memisahkan diri dari daerah-daerah lain di tanah air dan membentuk negara sendiri dengan menggunakan bahasa Melayu. Nyatanya, pemikiran seperti itu tidak tumbuh dalam diri para pemuda, para pejuang dan para pendahulu kita tempo dulu.

Dengan roh persatuan di dada, dengan perasaan senasib yang membakar semangat, para pemuda dan pejuang-pejuang dulu menyatakan tekad untuk tetap satu: Indonesia.

Yang lebih membanggakan lagi, roh persatuan itu tumbuh dan mekar jauh sebelum bangsa ini menyatakan Proklamasi Kemerdekaannya tahun 1945. Para pejuang dan bapak-bapak bangsa ketika itu sungguh yakin, hanya dengan persatuan, kemerdekaan dapat diraih.

Baca: 5 Zodiak ini Ternyata Simpan Pesona di Mata Lawan Jenisnya lho! Zodiak Kamu Termasuk?

Dalam sejarah tualang bangsa ini, roh persatuan itu bagaikan rahmat yang dianugerahkan. Dari mana datangnya, tak cukup jelas benar. Dia, persatuan itu, seolah datang dari luar sejarah dan menjadi bagian inheren dari sejarah bangsa ini.

Gerakan Budi Utomo tahun 1908, misalnya, pada galibnya diilhami semangat untuk menemukan jati diri dari the happy few, sekelompok pemuda yang mengeyam pendidikan di masa penjajahan. Semangat persatuan adalah nada dasar Sumpah Pemuda, sebuah 'testamen politik' para pemuda untuk bergandeng tangan meraih kemerdekaan.

Sumpah itu sudah tentu mengandung cita-cita kemerdekaan, hanya saja kemerdekaan itu belum eksplisit dinyatakan. Yang eksplisit dinyatakan adalah persatuan: satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dan, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah eksplisitasi paling akhir dari cita-cita persatuan itu.

Pengalaman kolektif akan ketertindasan mendesak semangat dan membakar dada untuk segera menyatakan merdeka, bebas dan lepas dari belenggu kolonialisme.

Dalam konteks pemikiran seperti ini, roh persatuan mempunyai sifat mitis. Sifatnya yang mitis itu justru memperkuat dan memperkukuh persatuan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pemuda ketika itu.

Muhammad Yamin, tokoh pemuda terkemuka, memperkuat lagi sifat mitis itu dengan menghubungkan Sumpah Pemuda dengan Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada tahun 1331.

Baca: RM BTS Ketemu Penyanyi Dunia Cantik ini di Korea, ARMY: Kolaborasi?

Dari tujuannya meraih kemerdekaan, roh persatuan itu memang sangat penting. Dia menjadi spirit yang menggerakkan dan semangat yang mendorong pemuda untuk bersatu membebaskan diri dari pengalaman bersama akan ketertindasan penjajah.

Tetapi bagi para pemuda ketika itu, persatuan itu cuma monokausal yang mendorong mereka untuk mengikat diri dalam tali persatuan. Mereka sama-sama merasa senasib di bawah penindasan penjajah. Perasaan senasib akan penderitaan di bawah penindasan bangsa penjajah, mendorong mereka untuk bersatu.

Dalam perjalanan selanjutnya setelah kemerdekaan, persatuan yang bersifat mitis itu kemudian semakin dimitoskan dalam sejarah.

Dalam bentangan sejarah dari Orde Lama hingga Orde Baru dan bahkan hingga sekarang ini, persatuan itu tidak cuma menjelma menjadi sesuatu yang sakral dan tak boleh diganggu gugat, tetapi bahkan lebih menjadi suatu ideologi. Padahal, dalam arti dan konteks tertentu ideologi itu kerap kali memperlihatkan dampak buruk.

Mengutip Dr. Ignas Kleden, "Ideologi hanyalah suatu istilah yang lebih halus dari apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur sosial yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil."

Dalam Orde Lama, Presiden Soekarno mengkampanyekan persatuan itu sebagai nasionalisme.

Ketika itu negeri ini terbilang aman karena jarang terjadi gejolak yang berarti yang coba merongrong persatuan itu. "Go to hell with your aid", "Ganyang Malaysia", "Inggris kita linggis, Amerika kita seterika", bahkan keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB, sebetulnya mencerminkan 'gila'-nya nasionalisme yang coba ditanamkan Soekarno dalam sanubari rakyat negeri ini.

Cinta akan nasionalisme itu semakin diperkuat lagi dengan kepiawaian Soekarno menghipnotis rakyat negeri ini untuk mendengar dan mengikuti gagasan-gagasan yang diucapkannya.

Presiden Soeharto di era Orde Baru bahkan lebih 'gila' terhadap nasionalisme itu. Bila Soekarno menanamkan ideologi persatuan itu melalui pidato-pidato dari mimbar podium, maka Soeharto melakukan itu dengan rekayasa sistematis melalui indoktrinasi.

Lembaga BP7 dengan penataran P4 adalah contoh paling baik menjelaskan maksud kita di sini. Kita sungguh merasakan betapa sucinya persatuan itu. Daerah-daerah yang coba mengambil sikap sendiri akan berhadapan dengan penguasa.

Dengan alasan stabilitas nasional, rezim Orde Baru menjaga benteng persatuan itu melalui semua produk hukum. Suara suara minor yang mengganggu stabilitas itu akan 'diaransemen' (memakai terminologi musik) hingga menjadi harmoni nan sedap didengar.

Aktivitas aktivitas yang berseberangan akan ditindak tegas di hadapan sebuah adagium "bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945". Siapa saja yang memperjuangkan perubahan akan berhadapan dengan seperangkat UU dan hukum yang membelenggu.

Hasrat para reformis yang mencita citakan keterbukaan dan kemerdekaan berkreasi para seniman dan budayawan menemukan jalan buntu tatkala berhadapan dengan jawaban berupa tautologi yang represif secara sempurna.

Catatan sejarah banyak yang dipalsukan, suatu dosa besar yang sulit diampuni. Pers yang berperan sebagai watch dog-nya pemerintah, harus ekstra hati hati dalam pertarungan dengan greedy dog yang telaten mengendus aroma lain.

Padahal apa yang disebut sebagai ideologi lebih sering lahir dan hadir untuk memperkuat status quo.

Tak ayal di era Orde Baru, ideologi persatuan dikampanyekan hanya untuk mengubah kesadaran agar warga bangsa ini membenarkan dan semakin melestarikan struktur sosial yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan untuk mengubah struktur masyarakat yang dianggap tidak adil.

Di tengah kesadaran palsu itu, penguasa semakin kuat melanggengkan kekuasaannya. Sekian lama, di bawah panji persatuan itu, kita menyaksikan uniformitas dalam segala bidang dan sentralisasi sangat ketat. Demikianlah, negeri ini lalu takluk di bawah sebuah rezim sangat otoriter dan represif selama 32 tahun.

Mitologisasi dan sakralisasi persatuan itu harus disebut sebagai dosa masa lalu. Baik Soekarno maupun Soeharto sama-sama merasionalisasikan persatuan yang mitis itu menjadi suatu nasionalisme. Ketika bangsa ini tidak memiliki musuh bersama dari luar lagi, maka tiap kelompok, setiap warga mestinya diberikan kebebasan mengekspresikan kemerdekaannya justru dalam bingkai persatuan itu.

Sakralisasi persatuan itu membuat paham persatuan itu tercerabut dan terlepas justru dari tanah yang harus dicangkul dan digulatinya, yakni tanah pluralis yang mengandung benih-benih perbedaan.

Jika persatuan itu semakin disakralkan, maka dia akan semakin tinggi naik ke awang-awang, meninggalkan tanah garapannya di bumi pertiwi yang semakin hari semakin plural, semakin majemuk dan semakin kaya akan biji-biji perbedaan.

Bangsa penjajah tidak ada lagi. Musuh besar bersama tidak lagi memperbudak kita. Karena itu, bukan zamannya lagi kita meromantisasikan persatuan itu dalam bejana sakral dan menempatkannya di altar yang suci.

Sekarang kita mengalami persatuan itu dalam konteksnya yang riil, yakni pluralitas bangsa. Dalam konteksnya yang seperti itu, persatuan itu hanya dapat dipertahankan melalui langkah-langkah yang rasional, yakni dengan membentuk sebuah civil society.
Cita-cita civil society bukan kesatuan sosial dalam kebersamaan, melainkan kesatuan sosial dalam kebebasan. Artinya, dalam bingkai persatuan itu setiap perbedaan mesti mendapat tempat dan dihormati. Jangan lupa, semboyan Bhineka Tunggal Ika itu tak lain berarti unity in diversity.

Agaknya langkah-langkah rasional menuju civil society itu yang dapat memampukan kita untuk mendemitologisasikan dan mendesakralisasikan persatuan itu. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help