Opini Pos Kupang

Demitologisasi dan Desakralisasi Persatuan

Bandingkan dengan kebanyakan negara bekas jajahan lain di dunia yang tetap menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi.

Demitologisasi dan Desakralisasi Persatuan
net
Bendera Merah Putih 

Tak ayal di era Orde Baru, ideologi persatuan dikampanyekan hanya untuk mengubah kesadaran agar warga bangsa ini membenarkan dan semakin melestarikan struktur sosial yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan untuk mengubah struktur masyarakat yang dianggap tidak adil.

Di tengah kesadaran palsu itu, penguasa semakin kuat melanggengkan kekuasaannya. Sekian lama, di bawah panji persatuan itu, kita menyaksikan uniformitas dalam segala bidang dan sentralisasi sangat ketat. Demikianlah, negeri ini lalu takluk di bawah sebuah rezim sangat otoriter dan represif selama 32 tahun.

Mitologisasi dan sakralisasi persatuan itu harus disebut sebagai dosa masa lalu. Baik Soekarno maupun Soeharto sama-sama merasionalisasikan persatuan yang mitis itu menjadi suatu nasionalisme. Ketika bangsa ini tidak memiliki musuh bersama dari luar lagi, maka tiap kelompok, setiap warga mestinya diberikan kebebasan mengekspresikan kemerdekaannya justru dalam bingkai persatuan itu.

Sakralisasi persatuan itu membuat paham persatuan itu tercerabut dan terlepas justru dari tanah yang harus dicangkul dan digulatinya, yakni tanah pluralis yang mengandung benih-benih perbedaan.

Jika persatuan itu semakin disakralkan, maka dia akan semakin tinggi naik ke awang-awang, meninggalkan tanah garapannya di bumi pertiwi yang semakin hari semakin plural, semakin majemuk dan semakin kaya akan biji-biji perbedaan.

Bangsa penjajah tidak ada lagi. Musuh besar bersama tidak lagi memperbudak kita. Karena itu, bukan zamannya lagi kita meromantisasikan persatuan itu dalam bejana sakral dan menempatkannya di altar yang suci.

Sekarang kita mengalami persatuan itu dalam konteksnya yang riil, yakni pluralitas bangsa. Dalam konteksnya yang seperti itu, persatuan itu hanya dapat dipertahankan melalui langkah-langkah yang rasional, yakni dengan membentuk sebuah civil society.
Cita-cita civil society bukan kesatuan sosial dalam kebersamaan, melainkan kesatuan sosial dalam kebebasan. Artinya, dalam bingkai persatuan itu setiap perbedaan mesti mendapat tempat dan dihormati. Jangan lupa, semboyan Bhineka Tunggal Ika itu tak lain berarti unity in diversity.

Agaknya langkah-langkah rasional menuju civil society itu yang dapat memampukan kita untuk mendemitologisasikan dan mendesakralisasikan persatuan itu. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved