Berita Sumba Barat Daya

Baru 190 Sekolah Kirim Rekening Pencairan Dana Bos

hingga saat ini baru 190 sekolah dari 300-an sekolah tingkat SD dan SMP yang telah memasukan nomor rekening giro pencairan dana bos.

Baru 190 Sekolah Kirim Rekening Pencairan Dana Bos
pos kupang.com, petrus piter
yohana lingu lango 

Laporan Wartawan Pos-kupang.com, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA ---Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohana Lingu Lango, mengatakan hingga saat ini baru 190 sekolah dari 300-an sekolah tingkat SD dan SMP yang telah memasukan nomor rekening giro pencairan dana bos. Jadi sekarang pencairan dana bos tidak bisa lagi menggunakan buku tabungan Tabanas tetapi rekening giro sekolah.

Sedangkan selebihnya sampai saat ini belum memasukan nomor rekening giro sekolah untuk pencairan dana biaya operasional sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohana Lingu Lango menyampaikan hal itu di kantornya, Jumat (23/8/2018) pagi.

Karena itu jangan salahkan kepala dinas. Dinas Pendidikan SBD hanya mengurus administrasi demi kelancaran pencairan dana Bos. Dana Bos cair langsung ke rekening sekolah. Untuk itu sekolah segera membuka rekening giro," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga heran dengan berbagai berita yang tersebar dimedia sosial seakan-akan mempersalahkan dirinya, misalnya Dinas Pendidikan SBD memperlambat pencairan dana Bos, menyimpan uang Bos dan lain-lain. Padahal Dinas Pendidikan SBD sama sekali tidak mengurus uang dan hanya mengurus administrasinya saja.

Cepat atau lambat pencairan dana Bos sangat tergantung masing-masing sekolah, misalnya apakah sudah membuka rekening giro sekolah dan kelengkapan administrasi lainnya. Kalau tidak lengkap maka dana tersebut pasti terlambat cair.

Jadi jangan salahkan dinas tetapi tanya kepada sekolah masing-masing.

Salah satu persoalan yang muncul juga banyak sekolah memasukan rekening sekolah yang sudah mati atau rekening BRI dan BNI.

Padahal keuangan pemerintah SBD tersimpan di Bank NTT. Keterlambatan yang sama terjadi pada pembayaran tunjungan fungsional guru dan berbagai tunjangan lainnya.

Karena itu, ia menghimbau setiap sekolah harus menyesuaikan peraturan baru sehingga memudahkan proses pencairan dana sekolah. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help