Berita Manggarai Timur

Ini Permintaan Kapolres Manggarai Saat Rapat Terkait Kelangkaan BBM di Borong

Kapolres Manggarai, AKBP Cliffry Steiny Lapian, SIK, kelangkaan BBM Matim perlu disikapi dengan cepat guna menghindari adanya penyimpangan.

Ini Permintaan Kapolres Manggarai Saat Rapat Terkait Kelangkaan BBM di Borong
POS-KUPANG.COM/Aris Ninu
Suasana rapat koordinasi kelangkaan BBM di Matim, Senin (20/8/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM | BORONG - Kapolres Manggarai, AKBP Cliffry Steiny Lapian, SIK saat rapat koordinasi kelangkaan BBM yang dibuka Wabup Matim, Agas Andreas, S.H, M.H menyampaikan, kelangkaan BBM Matim perlu disikapi dengan cepat guna menghindari adanya penyimpangan di lapangan.

"Dua SPBU di Matim yang melayani pengisian BBM tidak cukup karena tingkat pemakaian BBM oleh para pelaku usaha dan masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat. Oleh karena itu pertamina dan Pemkab Matim harus menambah jumlah SPBU," ujar Kapolres Cliff dalam rapat di Kantor Bupati Matim, Senin (20/8/2018) pagi.

Untuk mengantisipasi penyimpangan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi di SPBU, Kapolres Cliff menyarankan, kepada pemerintah untuk melakukan pendataan secara akurat terkait jumlah kuota BBM subsidi yang digunakan oleh setiap dinas di Matim.

Baca: 9 Kapal Ikan Asing Ini Dimusnahkan di Pulau Abang Kecil

"Apabila data penggunaan BBM bersubsidi sudah valid di setiap maka Polres Manggarai akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan monitoring di setiap SPBU guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat," tegas Kapolres Cliff.

Ia menegaskan, Polres Manggarai melalui Bhabinkamtibmas selalu melakukan sosialisi kepada masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan BBM bersubsidi sehingga mengantisipasi kelangkaan BBM.

Menanggapi saran dan masukan dari Kapolres Manggarai dan Perwakilan Pertamina untuk Flores dan Lembata, Wabup Agas menegaskan, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan pendataan terkait jumlah kuota BBM bersubsidi di setiap dinas dan apabila sudah valid akan diteruskan ke TPSP agar di buatkan regulasi yang jelas dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi.

Terkait pertamini yang berada di Matim, Pemkab Matim akan melakukan pendatan. terkait jarak Pertamini dari SPBU, harga BBM yang dijual di pertamini, nama pemilik pertamini dan ijin usahanya.

Setelah mendapatkan data Pemkab Matim akan melakukan koordinasi dengan pihak ESDM terkait regulasi penggunaan Pertamini yang berada di daerah itu.

Pemerintah pun akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal pertamini bersama pihak SPBU. (*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved