Berita Kabupaten Belu

Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Warga Takirin Mengadu ke DPRD Belu

Kedatangan warga Takirin ke DPRD Belu adalah untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyelewengan dana desa di Takirin.

Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Warga Takirin Mengadu ke DPRD Belu
POS KUPANG/TENY JENAHAS
Warga Desa Takirin saat berada di Ruang Wakil Ketua II, DPRD Belu, Yeremias M Seran, Senin (20/8/2018). 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS- KUPANG.COM|ATAMBUA--Setelah menyerahkan laporan terkait dugaan
penyalahgunaan Dana Desa Takirin kepada Kejaksaan Negeri Belu, warga mengadu lagi ke DPRD Belu.

Mereka diterima Wakil Ketua II DPRD Belu, Yeremias M Seran dan beberapa anggota DPRD Belu yakni, Martin Naibuti dan Rudi Bouk, di ruang Wakil Ketua II, Senin (20/8/2018).

Kedatangan warga Takirin ke DPRD Belu adalah untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyelewengan dana desa di Takirin.

Engelbertis Foa kepada Pos Kupang.Com mengatakan, laporan dugaan tersebut disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Belu, Bupati Belu dan Inspektorat Kabupaten Belu. Ada 18 item pengaduan yang mereka sampaikan dalam bentuk tertulis. Dari 18 item ini diperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp 1,3 M.

Wakil Ketua II DPRD Belu, Yeremias M Seran mengatakan DPRD siap menindaklanjuti laporan tersebut. Sesuai dengan persoalan yang diadukan, DPRD secara lembaga menyerahkan sepenuhnya kepada komisi I DPRD Belu.

Ketua Komisi I, Martin Naibuti saat dikonfirmasi Pos Kupang.Com mengatakan, komisi I DPRD akan turun ke lokasi, Selasa (21/8/2018) untuk mengecek kebenaran pengaduan yang disampaikan masyarakat. Karena sesuai laporan banyak dugaan penyelewengan yang dilakukan pemerintah desa.

"Besok kita turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran pengaduan dari masyarakat. Kita juga cek langsung kondisi jalan, embung dan jalan tani yang diduga bermasalah," kata Martin.

Martin mengatakan, DPRD mendukung masyarakat yang melaporkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum karena dalam pengaduan masyarakat ada dugaan korupsi seperti pengadaan sapi.

"Kita mendukung karena sekecil apapun kerugian keuangan negara harus diproses. Dan itu perintah Jokowi," tegas Martin.

Kepala Desa Takirin, Yosef Nahak yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, pengelolaan dana desa di Takirin cukup transparan. Dirinya akan menyampaikan klarifikasi atas laporan yang sudah disampaikan masyarakat kepada jaksa dan DPRD.

Menurut Yosef dugaan penyelewengan dana desa seperti yang dilaporan masyarakat itu tidak benar karena pembangunan di Desa Takirin berjalan baik dan sudah dirasakan masyarakat. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved