Berita Kabupaten Lembata

PKB Harus PAW-kan Simon Krova

Mestinya sejak oknum anggota Dewan itu mengundurkan diri dari PKB saat proses pencalegan yang lalu, sejak itu pula PKB memroses PAW anggota

PKB Harus PAW-kan Simon Krova
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Kepala Kesbangpol Kabupaten Lembata, Silvester Samun

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Frans Krowin

POS-KUPAMG.COM|LEWOLEBA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus segera melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap oknum anggota DPRD Lembata atas ana Simon Krova yang telah mengundurkan diri dari partai tersebut (PKB) dan sekarang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Lembata, Silvester Samun ketika ditemui Pos Kupang.Com di Lewoleba, Rabu (15/8/2018).

"Mestinya sejak oknum anggota Dewan itu mengundurkan diri dari PKB saat proses pencalegan yang lalu, sejak itu pula PKB memroses PAW anggota yang bersangkutan. Karena di lembaga legislatif itu, oknum tersebut tak lagi mewakili PKB dalam memperjuangkan aspirasi rakyat," ujar Sil Samun.

Saat ini, lanjut dia, nama Simon Krova telah diumumkan dalam daftar caleg sementara dari daerah pemilihan wilayah Atadei, Wulandoni dan Nagawutun. Itu berarti oknum anggota Dewan itu tak lagi mewakili PKB di lembaga legislatif.

"PKB harus melakukan PAW terhadap oknum itu. Sebab selama ini yang bersangkutan duduk di Dewan mewakili PKB. Setelah mengundurkan diri dari PKB untuk maju jadi caleg PSI, maka sejak itu PKB harus ajukan PAW. Ini perintah aturan sehingga harus dilaksanakan," tandas Sil Samun.

Sementara menyangkut dua oknum anggota Dewan yang kini sedang menjalani tahanan di Lapas Kelas III Lembata, yaitu Philipus Bediona dan Ferry Koban, dia mengatakan, dua oknum itu juga harus di-PAW-kan karena berhalangan tetap dan tidak melaksanakan tugas ke-dewan-an seperti yang diharapkan.

"Yang namanya kewenangan PAW, itu ada di tangan partai. Jadi partai harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengganti nama anggota Dewan yang lompat ke partai lain atau berhalangan tetap sehingga tak bisa melaksanakan tugas. Ini penting demi kondisi paripurna DPRD," ujar Sil Samun. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help