Opini Pos Kupang

Ketika Undana Menjadi Badan Layanan Umum

Definisi Badan Layanan Umum dapat ditemukan dalam Pasal 68 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ketika Undana Menjadi Badan Layanan Umum
Ilustrasi 

Oleh: Darius Beda Daton
Alumnus Undana

POS-KUPANG.COM -- Beberapa waktu belakangan ini, ramai diskusi di group-group sosial media seputar pungutan biaya tambahan bagi mahasiswa baru Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pungutan itu berupa biaya pemeriksaan kesehatan/narkoba dan skripsi berhologram yang dirasa memberatkan mahasiswa. Aneka rupa komentar muncul dalam percakapan itu.

Hampir semua komentar bernada sinis dan mengecam berbagai pungutan tersebut. Bahkan aksi demo menentang pungutan tersebut dilakukan aktivis GMNI di depan pintu gerbang Undana.

Sebagai orang yang sehari-hari berkiprah di lembaga pengawas pelayanan publik, saya ikut kebanjiran SMA, WA dan inbox via Facebook mengajukan protes perihal ini.

Baca: Berbohong, 6 Zodiak Ini Paling Mahir Berbohong, Pasanganmu Termasuk?

Oleh karena aneka pungutan ini dipicu penetapan Undana sebagai Badan Layanan Umum (BLU) oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri Ristek RI, maka saya memandang perlu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat NTT dan para mahasiswa khususnya terkait apa itu BLU dan segala konskuensi yang melekat pada status itu.

Tetapi sebelumnya saya mohon maaf, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau `menghakimi' status BLU yang saat ini sudah disandang Undana.

Bagi saya, semua kebijakan itu akan baik dan bermanfaat jika telah dipikirkan, dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama dengan arif sehingga membawa manfaat bagi Undana.

Apa itu BLU

Definisi BLU dapat ditemukan dalam Pasal 68 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Baca: BERITA POPULER : Parade Foto KPop BTS Answer, Ramalan Zodiak Dan 7 Drakor

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berupa; pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelolah, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menelisik defenisi tersebut, maka status BLU suatu instansi harus dilihat sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki layanannya kepada masyarakat.

Alasan utama menjadikan instansi pemerintah menjadi BLU adalah efektifitas dan efisiensi layanan publik, dimana dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, instansi pemerintah yang telah ditetapkan sebagai BLU diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan layanan kepada publik.

Instansi pemerintah yang dapat ditetapkan sebagai BLU ini juga termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena peguruan tinggi adalah merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan penyediaan layanan jasa pendidikan.

PTN juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan di atas sebelum menjadi BLU.

Konsekuensi Menjadi BLU

Sebelum menjadi BLU, PTN harus melakukan pengelolaan keuangan khususnya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengacu pada UU No. 20 Tahun 1997.

Baca: Dies Natalis FKM Undana Ke-17, Ini Harapan Mahasiswa FKM Undana

Seluruh penerimaan negara bukan pajak harus disetor ke rekening kas negara dan pengelolaannya harus melalui mekanisme APBN. Hal ini berbeda dengan BLU. Meski dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi letak enterprising BLU tertuang dalam pasal 69 ayat (6) UU No.1 tahun 2004 bahwa pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.

Pendapatan yang dimaksud ini dapat diperoleh dari hibah, sumbangan, atau sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

Bagaimana dengan Undana? Dari sisi pendanaan PTN, konsekuensi menjadi BLU adalah berkurangnya subsidi negara melalui APBN.

Maka tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan Undana untuk mencari sumber pendapatan baik berupa hibah, sumbangan atau dari jasa layanan yang diberikan Undana.

Maka keputusan rektor Undana terkait pungutan jasa layanan pemeriksaan kesehatan/narkoba oleh klinik pratama Undana dan bukan tidak mungkin akan ada pungutan lain pada masa yang akan datang dapat dilihat sebagai konsekuensi dari pilihan Undana menjadikan dirinya sebagai BLU.

Apa untung dan buntungnya menjadikan Undana sebagai BLU rasanya tidak pas kita diskusikan karena status BLU yang saat ini disandang Undana tentu sudah melalui pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif sebagaimana diminta Kementerian Keuangan RI.

Jika kemudian saat ini, konsekuensi dari status BLU tersebut membebani mahasiswa dan dosen maka sebuah pertanyaan yang pantas diajukan kepada pimpinan Undana saat ini adalah seberapa optimalkah rencana strategis bisnis Undana dilaksanakan.

Seberapa optimalkah pendapatan non akademik di Undana dari pendapatan rumah sakit/klinik pratama, laboratorium lahan kering dan bio sains atau sumber pendapatan non akademik lain digenjot.

Sebab jika belum optimal, upaya memperoleh pendapatan undana yang paling mudah saat ini hanya dilakukan dengan menaikkan SPP mahasiswa, manambah jumlah mahasiswa baru, memotong honor-honor para dosen dan menambah objek pungutan/sumbangan mahasiswa. Jika opsi-opsi ini dilakukan, tentu akan terus menuai protes dari mahasiswa dan dosen.

Undana Pasca BLU

Hemat saya, pemberian fleksibilitas kepada Undana yang telah ditetapkan sebagai BLU dalam pengelolaan keuangan diharapkan tidak serta merta harus membebani mahasiswa dengan segala macam sumbangan dan pungutan. Jika pun ada, harus tetap pada prinsip demi efektifitas dan efisiensi terhadap pelayanan publik.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, yang mengharuskan kepada PTN yang berstatus BLU dalam penyusunan Standar Layanan Minimum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Mengacu pada tujuan itu maka pasca menjadi BLU, pelayanan kepada seluruh civitas akademika Undana harus lebih baik dari sebelum saat masih berstatus satuan Kerja (Satker).

Optimalisasi pendapatan non akademik di Undana dari pendapatan rumah sakit/klinik pratama, laboratorium lahan kering dan bio sains atau upaya optimalisai pendapatan lain sebagaimana rencana strategis bisnis yang diajukan ke Kementerian Keuangan saat mengajukan permohonan menjadi BLU sebagaimana dikemukan rektor Undana harus segera dilakukan.

Sebab jika terus mengalami penurunan kinerja sebagai BLU, status BLU tersebut bisa saja kembali menjadi Satker sebagaimana harapan sejumlah mahasiswa.

Penetapan status BLU ini bisa dicabut, apabila dalam evaluasi yang dilakukan oleh Menristek dan/atau Menkeu setelah mendapatkan laporan dari Dewan Pengawas BLU yang dibentuk oleh Menteri Keuangan bila ada masalah penting bagi pengurusan BLU dan/atau bila ada penurunan kinerja BLU. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI No. 09/PMK.02/2006. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved