Opini Pos Kupang

Ketika Undana Menjadi Badan Layanan Umum

Definisi Badan Layanan Umum dapat ditemukan dalam Pasal 68 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ketika Undana Menjadi Badan Layanan Umum
Ilustrasi 

Hemat saya, pemberian fleksibilitas kepada Undana yang telah ditetapkan sebagai BLU dalam pengelolaan keuangan diharapkan tidak serta merta harus membebani mahasiswa dengan segala macam sumbangan dan pungutan. Jika pun ada, harus tetap pada prinsip demi efektifitas dan efisiensi terhadap pelayanan publik.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, yang mengharuskan kepada PTN yang berstatus BLU dalam penyusunan Standar Layanan Minimum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Mengacu pada tujuan itu maka pasca menjadi BLU, pelayanan kepada seluruh civitas akademika Undana harus lebih baik dari sebelum saat masih berstatus satuan Kerja (Satker).

Optimalisasi pendapatan non akademik di Undana dari pendapatan rumah sakit/klinik pratama, laboratorium lahan kering dan bio sains atau upaya optimalisai pendapatan lain sebagaimana rencana strategis bisnis yang diajukan ke Kementerian Keuangan saat mengajukan permohonan menjadi BLU sebagaimana dikemukan rektor Undana harus segera dilakukan.

Sebab jika terus mengalami penurunan kinerja sebagai BLU, status BLU tersebut bisa saja kembali menjadi Satker sebagaimana harapan sejumlah mahasiswa.

Penetapan status BLU ini bisa dicabut, apabila dalam evaluasi yang dilakukan oleh Menristek dan/atau Menkeu setelah mendapatkan laporan dari Dewan Pengawas BLU yang dibentuk oleh Menteri Keuangan bila ada masalah penting bagi pengurusan BLU dan/atau bila ada penurunan kinerja BLU. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI No. 09/PMK.02/2006. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved