Berita Kota Kupang

Urus Sertifikat Indikasi Geografis Sangat Berat? Ternyata Ini Alasannya

Indikasi Geografis (IG) itu adalah suatu produk yang karena faktor alam, atau faktor manusia, menyebabkan memiliki reputasi dan karakteristik tertentu

Urus Sertifikat Indikasi Geografis Sangat Berat? Ternyata Ini Alasannya
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Mantan Kepala Pusat Penelitian HKI Universitas Nusa Cendana Kupang, Piet Elias Jemadu. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Indikasi Geografis (IG) itu adalah suatu produk yang karena faktor alam, atau faktor manusia, menyebabkan memiliki reputasi dan karakteristik tertentu baik dari nilai rasanya, maupun dari kualitasnya.

Namun untuk mengurus harus melewati persyaratan yang cukup berat. Persyaratan dalam pengurusan sertifikat IG yang cukup berat tersebut dipengaruhi oleh standar konvensi international.

Hal itu disampaikan oleh Mantan Kepala Pusat Penelitian Hak Kekayaan Inteketual (HKI) Universitas Nusa Cendana Kupang, Piet Elias Jemadu kepada POS-KUPANG.COM diruang kerjanya, Senin (13/8/2018) siang.

Baca: Andre: Penghargaan Ini Motivasi Sekaligus Tantangan

Piet menjelaskan, ada beberapa konvensi internasional yang membahas khusus tentang pengurusan sertifikat IG, diantaranya Konvensi Paris pada tahun 1983, Madrid Agreemen pada tahun 1891, dan yang terbaru kesepakatan negara-negara World Trade Organization (WTO) atau WTO Agreemen.

Menurutnya, di WTO ada perjanjian khusus bernama Trade Related Intellectual Proputy Rights Agreemen yang merupakan protokol yang berdiri sendiri dari perjanjian WTO tersebut.

" Jadi nanti kalau sudah dapat sertifikat IG maka kewajiban pemerintah pusat sebagai anggota WTO, atau Kemenkumham atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan daftar ulangt sertifikasi itu di WTO sehingga harus tunduk pada konvensi internasional itu," ungkapnya.

Piet mengungkapkan, dampak yang didapat setelah melakukan pendaftaran ulang di WTO, adalah harga produk tersebut akan naik. Harga produk itu naik karena diakui secara internasional memilili kualitas dan rasa tertentu yang positif bagi kesehatan.

" Contoh Kopi Bajawa, sebelum itu hargannya tidak ada apa-apa. Begitu dapat sertifikasi IGD dan dilaporkan ke Jenewa, harga kopi itu menjadi 600 sampai 700 persen. Atau rata-rata kenaikan sampai 500 persen," ungkap Jemadu.

Dampak turunannya setelah medapat sertifikat IG, kata Piet, maka akan diberikan brand atau merek yang nantinya ditempelkan kepada produk itu untuk diperdagangkan. Dengan pemberin Brand pada produk local tersebut, maka produk tersebut dapat dijual ke pasar modern.

" Kalau belum ada brand maka produk itu hanya bisa dijual di pasar tradisional dan akan mengalami kesulitan untuk melakukan ekspor dan impor. Jadi produk harus memiliki standar untuk masuk ke pasar modern," ungkapnya.

Piet mengatatakan, pendaftaran pada Kemenkumham masih merupakan pendaftaran awal sehingga belum mendapatkan sertifikasi IG. Pendaftaran hanya bersifat registrasi untuk mengetahui saja, dan belum ada pengakuan. Jika sudah ada pengakuan maka akan berdampak pada dampak yuridis.

" Sedangkan pengakuan hanya berdampak sosiologis saja. Artinya orang hanya tau produk itu ada disitu. Belum punya dampak yuridis karena ada beberapa persyaratannya tadi, masyarakatnya dibina, kemudian harus ada rasanya, dan semua itu mempunyai biaya yang besar," ungkapnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved