Berita Provinsi NTT

Pileg 2019, Belum Ada Tanggapan Masyarakat Soal DCS

Sampai saat ini belum ada tanggapan atau saran dari masyarakat terkait penetapan Daftar Pemilih Sementara (DCS) DPRD NTT oleh KPU NTT.

Pileg 2019, Belum Ada Tanggapan Masyarakat Soal DCS
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Divisi Teknis KPU NTT, Thomas Dohu 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sampai saat ini belum ada tanggapan atau saran dari masyarakat terkait penetapan Daftar Pemilih Sementara (DCS) DPRD NTT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT. KPU NTT masih membuka ruang untuk uji publik itu hingga 21 Agustus 2018.

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU NTT, Thomas Dohu ketika ditemui POS-KUPANG.COM, Selasa (14/8/2018).

Menurut Thomas, setelah melakukan verifikasi berkas atau dokumen bacaleg sejak tanggal 1-7 2018, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS, belum ada masyarakat yang memberi tanggapan terhadap DCS.

Baca: 312 Caleg Rebut 25 Kursi DPRD Malaka

"Sampai saat ini belum ada masukan dan tanggapan dari masyarakat menyangkut DCS. Memang ada bacaleg melalu parpol menghubungi kami untuk mengoreksi kesalahan teknis penulisan nama maupun gelar," kata Thomas.

Dijelaskannya, atas konfirmasi itu, maka KPU NTT meminta surat keterangan atau bukti otentik menyangkut identitas dan juga gelar caleg yang bersangkutan.

Terkait syarat bagi masyarakat yang hendak memberi masukan atau tanggapan, ia mengatakan, pada prinsipnya, bagi masyarakat yang ingin memberi masukan ataupun saran dan tanggapan harus secara tertulis.

"Selain secara tertulis, sertakan identitas jelas dan menguraikan apa yang menjadi masukan, saran dan tanggapannya. Masukan, saran atau tanggapan yang diberikan itu juga terbatas pada syarat bakal calon bukan di luar itu," katanya.

Dikatakan, khusus untuk tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat hanya terfokus pada syarat bakal calon. Sedangkan masukan atau saran diluar itu, KPU tidak akan mengakomodir.

Ditanyai, apakah dalam masa uji publik itu, masih bisa menerima perubahan atau pergantian bacaleg, Thomas mengatakan, ada beberapa hal yang diatur dalam peraturan KPU apabila hendak menggantikan bacaleg, yakni, apabila masih ditemukan bacaleg napi korupsi, kejahatan terhadap anak.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved