Berita Kota Kupang

Mantan Kepala Penelitian HKI Undana Sebut WTO Agreemen Merusak Indonesia

Mantan Kepala Pusat Penelitian Hak Kekayaan Inteketual (HKI) Universitas Nusa Cendana Kupang, Piet Elias Jemadu

Mantan Kepala Penelitian HKI Undana Sebut WTO Agreemen Merusak Indonesia
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Mantan Kepala Pusat Penelitian HKI Universitas Nusa Cendana Kupang, Piet Elias Jemadu. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Mantan Kepala Pusat Penelitian Hak Kekayaan Inteketual (HKI) Universitas Nusa Cendana Kupang, Piet Elias Jemadu mengatakan salah satu keonvensi internasional dalam WTO sangat berpotensi merusak Indonesia.

Piet mengatakan, ada satu hal yang unik dalam konvensi internasional dan saat ini dianut dalam unang-undang RI berdasarkan penyelarasan dengan konvensi tersebut yaitu, siapa yang mendaftar indikasi geografis pertama, maka orang tersebut diakui sebagai pemiliknya.

" Dan orang yang mendaftar pertama kali itu, tidak mesti orang atau masyarakat disitu," ungkap Piet kepada POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Senin (13/8/2018) siang.

Baca: 440 Caleg di Kabupaten Belu Rebut 30 Kursi DPRD

Piet menjelaskan, beberapa kejadian yang pernah terjadi di Indonesia yakni Kopi Gayo aceh didaftarkan oleh salah satu pengusaha di Belanda. Selain itu Kopi Toraja didaftarkan oleh salah satu pengusaha ekspor dan impor kopi di Jepang.

Karena didaftarkan oleh para pengusaha asing, kata Piet, maka yang memberikan brending Kopi Toraja (special taste) adalah pengusaha tersebut. Namun, masalah tersebut pernah digugat oleh pemerintah Indonesia, namun penyelesaian melalui kompromi.

" Saya marah sekali kenapa musti kompromi. Akhirnya orang jepang tetap mengakui itu karena ada kesepakatan. Karena katanya dia sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengurus itu semua. Dan dari kompromi itu tidak ada manfaat yang diterima pemerintah Indonesia," katanya.

Piet mengatakan, ada mafia international yang akan merusak perekonomian Indonesia karena kenapa kesepakatan tersebut tidak mengatur bahwa hanya masyarakat itu yang dapat mendaftarkan produk itu. Menurutnya, tidak boleh menggunakan standar first to file (pendaftar pertama yang diakui).

" Mengapa demikian, karena ada tekanan dari negara-negara maju untuk melahirkan konvensi internasional. Konvensi internasional WTO dibidang bisnis itu dibawa tekanan negara-negara maju. Termasuk negara-negara yang sudah mencaplok sertifikat IG produk kita karena mereka mendaftar pertama," ungkapnya.

Piet mengharapkan, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan harus segera mendaftarkan semua produk local di Kemenkumham. Hal itu dilakukan supaya, Kemenkumham dapat mengetahui keberadaan produk tersebut.

Setelah melakukan pendaftaran kepada Kemenkumham, kata Piet, pemerintah juga harus melakukan pembinaan kepada masyarakatnya untuk mempersiapkn proses sertifikasinya karena sampai pada proses pengujian untuk mendapatkan sertifikasi IG.

" Jadi kita mendukung agar perlu didaftarkan, ada manga alor,kacang tanah sumba timur, kalau sudah didaftarkan harus ada follow upnya. Kemudian mungkin ada gula rote, ada gula sabu, dan itu perlu didaftarkan. Kalau kopi manggarai dan kopi bajawa sudah ada sertifikat IGnya.

Piet mengharapkan, agar pemerintah segera mendaftarkan karena ada poin yang mengatakan pendaftar pertama diakui sebagai pemiliknya meskipun orang tersebut berasal dari negara lain. Karena konvensi internasional dibidang bisnis selalu dibawa tekanan negara-negara maju.

" Saya sendiri tidak setuju kalau pakai standar firs to file untuk sertifikasi IG, kalau merek boleh tapi kalau sertifikasi IG jangan. Harusnya yang punya otoritas mendaftar adalah masyarakat penghasilnya," ungkap Piet.

Selama ini, kata Piet, yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada UMKM hanya sebatas pada menghasilkan produk, tidak sampai pada pemberian brand dan pendaftaran di Balai POM sehingga dapat masuk kepada pasar modern. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved