Opini Pos Kupang

Kampus, Kempis dan Koruptor

Penelikungan etika dan moral akademik sedang terjadi secara banal dan vulgar di republik ini. Nilai pencerahan seakan

Kampus, Kempis dan Koruptor
Shutterstock
ilustrasi 

Oleh Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang

POS-KUPANG.COM - Wacana pencabutan gelar akademik seseorang yang melakukan tindakan korupsi menarik didiskusikan. Menarik karena sebagian besar yang melakukan korupsi ialah mereka yang berpendidikan tinggi.

Mayoritas koruptor merupakan alumni pendidikan tinggi di semua level pendidikan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, korupsi bahkan dilakukan oleh mereka yang bergelar akademik doktor dan profesor (Media Indonesia, 18/4).

Penelikungan etika dan moral akademik sedang terjadi secara banal dan vulgar di republik ini. Nilai pencerahan seakan hilang dan dihilangkan oleh satu dua orang koruptor yang berpendidikan tinggi itu. Memilukan dan amat memalukan.

Di level itu, masyarakat pasti bertanya tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Menyebut kualitas maka bayangan kita harus tertuju pada efektivitas penyelesaian masalah fisik dan sosial.

Baca: Ramalan Zodiak Hari ini dan Intip Untuk Esok Rabu 15 Agustus, Aries Menghadapi Bencana

Masalah menjadi lain ketika mereka yang telah mendapatkan banyak ilmu dengan beragam cadangan pengetahuan di kepala justru menjadi problem maker (pembuat dan penyulut masalah). Fatalnya, pembuat masalah itu ialah mereka yang sebenarnya laik dianut dan mesti ditiru. Di sini, korupsi harus disebut.

Korupsi disebut bukan hanya karena korupsi itu buruk tetapi aktor pelaku korupsi berasal dari dunia kampus. Aktor pelaku korupsi telah mendapatkan beragam ilmu dan segudang pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Karena itu, selain pelaku korupsi, sistem pendidikan pun harus diperiksa. Model pendidikan di semua level pendidikan kita harus didiskusikan kembali. Semua usaha memeriksa kembali sistem dan model pendidikan bertujuan memersempit (kempis) ruang gerak individu dalam melakukan tindakan korupsi.

Pencabutan gelar akademik hemat saya menjadi langkah terakhir untuk membendung pengembangbiakan habitus korupsi yang marak dilakukan baik oleh individu maupun secara kelembagaan. Langkah awal, pendidikan kita harus segera mengubah orientasi, dari fisik-teknis ke pendidikan humaniora. Di sana, pendidikan karakter harus disebut dan laik diangkat.

Pendidikan karakter

Dalam Ethical Leadership And Decision Making In Education: Applying Theoretical Perspectives To Complex Dilemmas, Shapiro dan Stefkovich (2011) mengatakan bahwa ada dilema etis yang sangat kompleks di dunia pendidikan saat ini.

Baca: Ayahnya Sakit Kanker, Artis Drakor Winter Soneta, Park Yong Ha Memilih Bunuh Diri, Tragis!

Dilema tersebut muncul karena perkembangan dunia jauh lebih cepat daripada perkembangan aspek-aspek utama peradaban yang pendidikan menjadi salah satu variabel utamanya.

Implikasinya, pendidikan harus memilih antara mengabdi pada kebenaran etis atau menyembah nilai-nilai liberalisme. Persoalannya, menurut Shapiro dan Stefkovich, banyak orang melihat dan memandang etika dan moral sebagai sesuatu yang abstrak.
Mahasiswa di titik yang lain lebih suka membaca hal-hal yang nyata dan obyektif.

Akibatnya, materi-materi yang bersifat teknis laris manis sementara yang berisi abstraksi dibuang ke tempat sampah. Shapiro dan Stefkovich sebenarnya ingin menggugat sistem pendidikan yang mengedepankan pendidikan teknis dan mengabaikan pendidikan sosial humaniora.

Dalam bahasa yang agak berbeda, Shapiro dan Stefkovich ingin mengatakan bahwa pendidikan karakter itu penting. Sebab, di sana terkandung nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Dalam penjelasan lain, Shapiro dan Stefkovich malah menganjurkan pendidikan etika dan filsafat di perguruan tinggi harus diberikan selama satu setengah tahun (tiga semester). Di sana, etika, nilai dan moralitas tidak saja dihafal di kelas tetapi sekaligus dipraktikkan minimal di lingkungan kampus.

Pendidikan Kita

Wacana pendidikan karakter harus didukung oleh semua elemen bangsa. Selanjutnya pendidikan karakter harus pula dimulai dengan mengubah karakter pendidikan kita. Mengubah karakter pendidikan berarti mengubah perlahan-lahan orientasi pendidikan kita.

Harus dipahami bahwa pendidikan kita saat ini lebih cenderung mengabdi kepada kekuatan liberalisme. Kapitalisasi pendidikan adalah contoh paling wahid bagaimana pendidikan kita diarahkan untuk kepentingan pragmatis rezim liberalisme. Kapitalisasi pendidikan tidak hanya dilihat dari mahalnya biaya pendidikan tetapi menusuk lebih dalam ke jantung pertahanan pendidikan yakni kurikulum.

Telah menjadi rahasia umum bahwa setiap pergantian rezim di negeri ini maka kurikulum pun berganti dengan sendirinya. Seolah-olah terdapat logika linear bahwa kurikulum adalah fungsi dari bergantinya Menteri Pendidikan.

Menariknya, gonta-ganti kurikulum pun seakan-akan tergantung pada keinginan sang menteri. Semua pihak, entah itu pengamat pendidikan, pemerhati pendidikan, aktor pendidikan ramai-ramai mencerca sang menteri.

Mengkritisi sang menteri tidak salah, namun jika kita sadar, sesungguhnya, pergantian kurikulum adalah bukti bekerjanya kekuatan tersembunyi rezim kapitalisme dan neoliberalisme dalam pendidikan kita. Pertanyaannya, bagaimana dua kekuatan ini bisa memengaruhi dunia pendidikan. Persis di situlah gugatan utamanya.

Dua kekuatan ini secara simultan memengaruhi dunia pendidikan karena para pemikir dan pegiat kapitalisme dan neoliberalisme sadar betul bahwa pendidikan adalah alat dan pusat transformasi yang paling ampuh di jagat ini.

Dengan menggenggam pendidikan berarti kapitalisme dan neoliberalisme telah memegang jantung peradaban. Memengaruhi dunia pendidikan dilakukan melalui substansi kurikulum. Maka, kita bisa melihat perubahan dan gonta-ganti kurikulum dilakukan seturut kemauan dan kepentingan dua rezim ini.

Yang pasti bahwa peserta didik dilatih menjadi manusia terampil di pasar kerja dengan tujuan akhir adalah akumulasi kapital. Uang akhirnya menjadi ukuran atau standar baku perkembangan dunia. Korupsi yang dilakukan oleh elit yang berpendidikan tinggi bisa dipahami di sini.

Dalam diri kapitalisme dan neoliberalisme, wajah pendidikan menjauh dari corak humanistik dan lebih cenderung bermuka pragmatis, teknis dan serba kalkulatif. Pendidikan nilai sebisa mungkin diabaikan karena pendidikan nilai dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kapitalisme.

Kurikulum seperti ini menghasilkan manusia-manusa teknis, pasif, dan robot yang siap dikontrol oleh sistem besar kapitalisme. Pendidikan nilai jangan tanya dulu, sebab telah dikubur dalam-dalam oleh mekanisme pasar.

Pendidikan akhirnya menjadi pasar tempat jual beli kursi, alat-alat laboratorium, buku, gengsi sampai status sosial.

Setiap manusia yang masuk di dalamnya dilatih untuk menjadi pelaku pasar dengan logika utama untung-rugi, laba vs defisit dan berbagai embel-embel ekonomisasi lainnya. Pendidikan teknis-ekonomis mendapat kepenuhan di sini.

Saatnya Berubah

Karakter dan tabiat pendidikan seperti di atas sudah saatnya diubah sebab benar-benar menyalahi bahkan menodai hakikat pendidikan itu sendiri.Pendidikan teknis tidaklah dilarang sama sekali.

Pendidikan teknis seperti itu wajib dilandasi oleh pendidikan nilai. Dengan demikian, output yang keluar dari dunia pendidikan tidak hanya mampu merancang gedung pencakar langit tetapi juga sanggup merancang mekanisme kontrol diri atas tawaran hedonistik sebagai buah dari perkembangan zaman termasuk perilaku korup.

Kita butuh model pendidikan yang berupaya menemukan kembali nilai-nilai dasar yang dahulu dipegang kuat oleh masyarakat dan sekarang nilai itu hilang lenyap digerus oleh modernitas. Itu berarti kita harus kembali menggali nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat kita.

Pada titik ini, kurikulum bermuatan lokal harus mendapat porsi yang cukup dalam dunia pendidikan kita. Kita harus jujur mengakui bahwa anak-anak kita saat ini terjebak dalam apa yang disebut sebagai generasi hibrid karena kehilangan tumpuan budaya asalinya.

Generasi hibrid adalah generasi hasil pencangkokan beberapa budaya. Akibatnya, pemahaman anak-anak kita akan budaya lokal pun hanya sejauh budaya hasil pencangkokan tersebut.

Sulit mengharapkan generasi yang benar-benar berkarakter otentik-asli Indonesia jika proses internalisasi pendidikan nilai tidak dilakukan secara terstruktur dalam bingkai kurikulum lokal dan nasional.

Jika karakter pendidikan kita tidak diubah maka genderang korupsi tidak sulut dan mati di negara ini. Selanjutnya pendidikan karakter sejatinya tidak hanya dihafal tetapi harus diimplementasikan.

Elit harus mempraktikkan karakter nilai dari semua ilmu yang telah didapatnya di kelas terlebih dahulu dalam hidup bermasyarakat. Jika tidak, pendidikan karakter akan menjadi utopia belaka. Kita pun harus menangis atas dosa yang dilakukan secara sistematis tersebut. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help