Berita Nasional

Dugaan Mahar Politik Sandiaga ke PAN-PKS Dilaporkan ke Bawaslu

Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH. Ma'ruf Amin melaporkan kasus mahar politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dugaan Mahar Politik Sandiaga ke PAN-PKS Dilaporkan ke Bawaslu
KOMPAS.com/MOH NADLIR
Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH. Ma'ruf Amin melaporkan kasus mahar politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang belakangan disebut-sebut diberikan bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Laporan itu berangkat dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Sandiaga terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 288 tentang Pemilu.

"Kami dalam rangka menegakan konstitusi karena apa yang dilakukan Sandiaga merupakan pelanggaran, apalagi saat itu dia menjabat sebagai wagub (wakil gubernur)," kata Sekretaris Presidium, Fahmy Hakiem, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

Baca: Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet

Menurut Fahmy, pihaknya membawa bukti berupa kicauan Andi Arief yang beberapa waktu lalu menyebut adanya mahar politik Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga kepada PAN dan PKS agar bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, pernyataan Sandiaga yang membenarkan adanya dana yang ia berikan untuk kedua partai sebagai dana kampanye juga digunakan sebagai bukti.

"Kita bawa bukti tweet Andi Arief (dan) pernyataan Sandiaga yang bilang (ada) uang 1 triliun (rupiah) adalah uang kampanye," tutur Fahmy.

Menurut pihaknya, tindakan Sandiaga telah melanggar aturan mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye pasangan capres dan cawapres.

Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 10 draf rancangan PKPU dana kampanye pemilu 2019. Pada ayat 1 Pasal 10 disebutkan, dana kampanye pemilu presiden dan wapres yang bersumber dari partai paling banyak Rp 25 miliar setiap masa kampanye.

Selanjutnya, di Pasal 2, dana kampanye untuk Pilpres 2019 dari perseorangan Rp2,5 miliar. Lalu pada Pasal 3, setiap kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp25 miliar.

Fahmy menjelaskan, laporan pihaknya sudah diterima oleh Bawaslu, meski ada sejumlah berkas yang masih harus dilengkapi.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help