Berita Kabupaten TTS

Polres TTS Menunggu Hasi PKKN Dari BPKP NTT

Penyidik Polres TTS masih menunggu hasi perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan oleh BPKP

Polres TTS Menunggu Hasi PKKN Dari BPKP NTT
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Jamari, S.H. MH

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM|SOE –- Penyidik Polres TTS masih menunggu hasi perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) perwakilan NTT dalam kasus landscape kantor bupati TTS.

Pasalnya, usai empat staf BPKP melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait pembangunan landscape kantor bupati TTS di Mapolres TTS, hingga saat ini nilai kerugian negara belum dikantongi penyidik Polres TTS lantaran belum adanya hasil PKKN yang diterima dari BPKP perwakilan NTT.

Hal ini diungkapkan Kapolres TTS, AKBP Totok Mulyanto, DS, SIK ketika dikonfirmasi pos kupang melalui Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Jamari, SH. MH, Senin ( 13/8/2018) di ruang kerjanya.

Jamari mengatakan, pihak BPKP telah selesai melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap puluhan pihak terkait kasus pembangunan landscape kantor bupati TTS.

Mulai dari PPK, Pokja, Bendahara, suplair hingga kontraktor sudah dilakukan klarifikasi oleh pihak BPKP perwakilan NTT selama hampir dua minggu di Mapolres TTS.

Ia mengaku, PKKN sangat penting untuk menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu hasil PKKN sebelum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Belum, PKKN nya belum dikirim BPKP jadi kita masih menunggu. Kalau soal klarifikasi semua sudah selesai dilakukan BPKP. Semua pihak yang terlibat sudah dilakukan klarifikasi sehingga saat ini kita masih menunggu hasil PKKN nya," ungkap Jamari.

Untuk diketahui, salah satu pihak yang dipanggil untuk melakukan klarifikasi adalah Kasubag Keuangan saat itu, Misraim Fallo.

Misraim Fallo mengaku, dirinya ditanya seputar tugas dan tupoksinya sebagai Kasubag Keuangan saat itu. Ia menjelaskan, proses pembayaran pembangunan Landscape kantor bupati TTS dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap pertama untuk uang muka, tahap kedua, sebesar 54 persen dan tahap ketiga 81 persen. Ia mengatakan, seluruh proses pembayaran dilakukan setelah rekanan mengajukan permohonan pembayaran yang disertai dengan lampiran progress pembangunan di lapangan.

Terkait apakah progress fisik di lapangan sudah sesuai dengan dokumen pengajuan, Misraim mengaku dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

" Kalau soal apakah di lapangan progressnya sudah sesuai dengan dokumen pengajuan yang diajukan rekanan, saya tidak tahu. Yang tahu persis hal tersebut adalah PPK, konsultan perencana dan rekanan selaku pelaksana. Karena tandatangan mereka yang tertera di dokumen lampiran terkait progress fisik landscape kantor bupati TTS, " ungkap pria yang saat ini menjabat sebagai Sekcam Nunkolo ini.

Pembangunan landscape kantor bupati TTS menelan anggaran senilai Rp 3.4 Miliar dikerjakan oleh CV Marga Madu Indah (MMI) Surabaya. Diduga kuat, kerugian negara dalam kasus ini disebabkan karena adanya pembayaran yang melebih volume kerja. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help