Opini Pos Kupang

Beginilah Problem Pengawasan Oleh Wakil Rakyat

Salah satu fungsi yang dijalankan anggota DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah.

Beginilah Problem Pengawasan Oleh Wakil Rakyat
ilustrasi

Oleh Isidorus Lilijawa
Warga Kota Kupang

POS KUPANG.COM - Salah satu fungsi yang dijalankan anggota DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah.

Pengawasan ini penting, bukan hanya karena merupakan tugas dan kewenangan anggota DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana, tetapi juga penting sebagai ukuran seberapa jauh DPRD menjalankan mandat pemilihnya.

Konsep Dasar

Kata "pengawasan" sering disamakan dengan istilah atau kata "kontrol","supervisi", atau "audit".

Dalam konteks DPRD, kata "pengawasan" berakar dari "oversight" yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka aturan yang ditentukan.

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai "suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fungsi pengawasan anggota DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memantau kegiatan lembaga publik agar berjalan sesuai rencana.

Tetapi juga sebuah koreksi terhadap penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan anggota DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan anggota DPRD dengan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya.

Fungsi pengawasan anggota DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Ia bukanlah pengawasan yang bersifat administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Fungsi pengawasan anggota DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga, anggaran atau kebijakan publik dikatakan "berhasil", "gagal", atau "menyimpang".

Dengan demikian, fungsi pengawasan anggota DPRD tidak saja bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan.

Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah daerah untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur dan tahapan serta tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Realitas

Seperti kata peribahasa "Jauh panggang dari api", demikian pun implementasi fungsi pengawasan DPRD. Masih ada kecenderungan fungsi pengawasan itu berapi-api dalam wacana, tetapi minim implementasi.

Tidak heran bila terjadi berbagai penyimpangan baik dalam tataran penyimpangan regulasi (Perda) maupun keuangan daerah (APBD). Hampir setiap tahun, BPK menyampaikan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Hampir setiap hari pula kita membaca berita di koran-koran lokal soal kasus korupsi, pelanggaran peraturan daerah. Tesisnya adalah tanpa pengawasan yang berkualitas dari DPRD, maka pembangunan tersendat, keuangan daerah bocor, peraturan daerah bagai macan ompong.

Refleksi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, umumnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ada beberapa persoalan, antara lain: Pertama, DPRD sering tidak terlibat dalam penyusunan awal rencana APBD khususnya dalam kaitan dengan penetapan kebijakan umum anggaran, juga tidak dilibatkan dalam forum-forum Musrenbang tingkat kabupaten/kota, bahkan penggunaan anggaran mendahului penetapan APBD tanpa pemberitahuan kepada DPRD.

Kedua, belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD secara baik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan seharusnya DPRD memiliki rencana atau agenda pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan dijalankan.

Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial yang menentukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Pengawasan justru tidak sesuai ruang lingkup pengawasan DPRD, tidak terprogram. Hal ini membawa dampak pada hal-hal berikut ini: ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan, duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya, kurangnya mutu pengawasan, dan pengawasan belum efektif.

Ketiga, belum adanya standar, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD. Pelaksanaan pengawasan DPRD masih reaktif dan sporadis. Standar pengawasan, sistem dan prosedur serta administrasi pengawasan belum banyak dirancang dan dibangun untuk penyelenggaraan pengawasan yang efektif dan efisien.

Dalam tataran empiris, fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal karena terkendala oleh berbagai faktor misalnya kemampuan SDM (kemampuan dewan untuk memahami teknik dan substansi penganggaran) dan kelembagaan secara internal.

Bahkan kinerja pengawasan DPRD belum sesuai harapan karena semakin tingginya tingkat KKN dalam era otonomi daerah.

Pengawasan terhadap keuangan daerah mengalami kendala ketika pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terbatas.

Pengetahuan teknis itu berkaitan dengan membaca dokumen anggaran mulai dari perencanaan anggaran yang ada dalam dokumen Rencana Kerja Pemenrintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketidakpahaman dalam membaca anggaran bisa menyebabkan DPRD `didikte' oleh eksekutif.

Dalam proses pelaksanaan dan pengawasan APBD, kurangnya pengalaman politik, kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah menyulitkan DPRD mengontrol dokumen perencanaan pemerintah.

Selain itu, belum dipahaminya hal-hal teknis berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan APBD menjadikan banyak hal yang terlewatkan dalam persidangan, yang justru kemudian menjadi persoalan setelah mendapat sorotan publik.

Berbenah

Di pundak, kepala dan hati para legislator kualitas fungsi pengawasan dipertaruhkan. Mesti ada langkah maju dalam agenda-agenda pengawasan DPRD secara konkrit di lapangan, tidak saja dalam ruang-ruang sidang. Yang harus dilakukan saat ini adalah pembenahan niat, agenda dan komitmen.

Fungsi pengawasan DPRD secara politis akan mendukung berjalannya pemerintahan secara sehat dan terlaksananya berbagai program pembangunan dengan baik.

Kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD.

La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai dan ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih.

Penelitian Andriani (2002), menyimpulkan pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh DPRD. Beberapa penelitian lain (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002), membuktikan kualitas DPRD yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja DPRD salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.

Itu berarti, untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik setiap anggota dewan harus memahami substansi penganggaran, memiliki pengetahuan soal anggaran. Bukan saja kulit APBD yang dimengerti, tetapi harus sampai pada isi APBD-nya. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved