Opini Pos Kupang

Beginilah Problem Pengawasan Oleh Wakil Rakyat

Salah satu fungsi yang dijalankan anggota DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah.

Beginilah Problem Pengawasan Oleh Wakil Rakyat
ilustrasi

Fungsi pengawasan anggota DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Ia bukanlah pengawasan yang bersifat administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Fungsi pengawasan anggota DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga, anggaran atau kebijakan publik dikatakan "berhasil", "gagal", atau "menyimpang".

Dengan demikian, fungsi pengawasan anggota DPRD tidak saja bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan.

Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah daerah untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur dan tahapan serta tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Realitas

Seperti kata peribahasa "Jauh panggang dari api", demikian pun implementasi fungsi pengawasan DPRD. Masih ada kecenderungan fungsi pengawasan itu berapi-api dalam wacana, tetapi minim implementasi.

Tidak heran bila terjadi berbagai penyimpangan baik dalam tataran penyimpangan regulasi (Perda) maupun keuangan daerah (APBD). Hampir setiap tahun, BPK menyampaikan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Hampir setiap hari pula kita membaca berita di koran-koran lokal soal kasus korupsi, pelanggaran peraturan daerah. Tesisnya adalah tanpa pengawasan yang berkualitas dari DPRD, maka pembangunan tersendat, keuangan daerah bocor, peraturan daerah bagai macan ompong.

Refleksi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, umumnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help